Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        PPP Bantah Terlibat dalam Deklarasi Dukung Pencapresan Anies Baswedan

        PPP Bantah Terlibat dalam Deklarasi Dukung Pencapresan Anies Baswedan Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak namanya disebut mendukung pencalonan presiden Anies Baswedan yang digelar di Grand Pasific Jalan Magelang, Yogyakarta pada Rabu (16/11). Bantahan tersebut disampaikan langsung Ketua Umum Gerakan Pemuda Kabah (GPK) Pusat Imam Fauzan.

        "Deklarasi ini tidak ada dari GPK dan PPP. Hanya oknum yang membawa nama kami. Lagi pula sampai hari ini GPK sama sekali belum memutuskan bakal mendukung calon presiden (capres) siapa," ujar Imam Fauzan, di Kantor DPW PPP Yogyakarta, mengutip JPNN.com.

        Baca Juga: Ade Armando Kritik Anies Baswedan Jadi Pembicara di Side Event G20, Refly Harun: Konteksnya Kemampuan Berbahasa yang Baik

        Imam menjelaskan, terkait capres cawapres, masih menunggu keputusan dari DPP PPP. Sebab, saat ini PPP pusat masih terus menampung segala aspirasi dari akar rumput.

        "Kami di DPP, DPW, dan DPC juga sama sekali tidak terlibat di acara Grand Pacific. Kalau ada aspirasi akar rumput akan ditampung oleh DPP PPP. Namun, apa pun keputusannya sesuai aspirasi atau tidak, kami tetap mendukung karena GPK selalu satu garis lurus," ungkapnya.

        Sementara itu, Ketua DPW PPP Yogyakarta, M Yazid, menyebut forum deklarasi capres Anies Baswedan berada di luar area PPP. Dia pun meminta agar PPP tidak lagi diklaim soal deklarasi tersebut.

        "Kami tidak ada hubungannya sama sekali dengan Forum Kabah Membangun (FKM). Kalau memberi masukan silakan, tapi jangan mengeklaim massa kami. Ini jelas tidak ada hubungannya, mereka di luar area dan ranah kami," tegas Yazid.

        Baca Juga: Kembali Sindir Momen Anies Hadiri Side Event G20, Ruhut Unggah Berita Anies yang Sudah Diedit: Malunya...

        Terkait pencapresan, Yazid menuturkan daerah berhak mengusulkan, tetapi kewenangan tetap berada di pusat. "Secara struktural, kami akan konsentrasi pemenangan pemilihan legislatif pada Pemilu 2024," seru Yazid.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Puri Mei Setyaningrum

        Bagikan Artikel: