Potensi Migas Indonesia Begitu Besar di Tengah Transisi Energi, Ini Sikap Pemerintah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pengembangan industri hulu minyak dan gas (Migas) terutama gas penting dalam upaya menjembatani transisi energi yang dilakukan di dalam negeri. 

Sikap tersebut tak terlepas dari data yang diluncurkan oleh OPEC World Oil Outlook 2045 mengenai permintaan minyak sebagai bahan bakar utama diproyeksikan meningkat dari 88 MBOEPD pada 2021 menjadi 101 MBOEPD pada 2045. 

Sementara porsinya dalam bauran energi menurun dari 31 persen menjadi sedikit di bawah 29 persen. Permintaan gas juga diantisipasi meningkat dari 66 mbopd pada 2021 menjadi 85 mbopd pada 2045, bagiannya dalam bauran energi akan meningkat dari 23% menjadi 24 persen.

Baca Juga: SKK Migas Sebut Industri Migas Global Berada di Masa yang Penuh Tantangan

"Tentunya, transisi energi ini akan dilakukan dalam beberapa tahapan dengan mempertimbangkan daya saing, biaya, ketersediaan, dan keberlanjutan," ujar Arifin dalam pembukaan International Convention and Indonesian Upstream Oil and Gas (IOG) 2022, Rabu (23/11/2022). 

Arifin mengatakan, daam proses transisi, kementrian ESDM akan melaksanakan beberapa program strategis gas seperti, Memperluas penggunaan gas sebagai bahan bakar dan bahan baku industri dengan membangun infrastruktur transmisi dan distribusi gas yang terintegrasi.

Selain itu juga dengan melaksanakan konversi solar menjadi gas pada pembangkit listrik dan pembangunan sarana prasarana, dan Pembangunan jaringan pipa gas untuk rumah tangga dan usaha kecil. 

Lanjutnya, Arifin mengatakan bahwa gas adalah solusi yang baik untuk mengatasi masalah intermittency Energi Terbarukan Variabel. 

"Kami masih berencana untuk meningkatkan produksi migas sekitar 1 juta barel minyak dan 12 BSCFD pada tahun 2030 yang diperuntukkan khusus untuk penggunaan dalam negeri, mengingat potensi hulu migas Indonesia masih sangat besar. Kita memiliki 68 potensi cekungan yang belum dieksplorasi dan cadangan terbukti minyak sebesar 2,4 miliar bbl, sedangkan cadangan gas terbukti sekitar 43 TCF," ujarnya. 

Arifin melanjutkan bahwa pemerintah menyadari bahwa kegiatan hulu migas di Indonesia saat ini sangat menantang, terutama dari segi biaya.

Seperti biaya eksplorasi, pengembangan, produksi, dan akses ke sumber daya meningkat. Dengan demikian, Indonesia membutuhkan investasi yang lebih besar untuk memacu tambahan produksi migas nasional.

Oleh karena itu untuk mendorong lebih banyak investasi hulu di Indonesia, Pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan terobosan, melalui fleksibilitas kontrak (PSC Cost Recovery atau Gross Split PSC), perbaikan term & condition pada bid round, insentif fiskal/non-fiskal, perizinan on-line pengajuan dan penyesuaian regulasi untuk inkonvensional.

Selanjutnya untuk menarik investasi kita akan merevisi undang-undang migas tahun 2021 dengan memberikan seperti perbaikan termin fiskal, asumsi dan pelepasan, kemudahan berusaha, dan kepastian kontrak.

"Pemerintah siap membuka dialog dengan operator dan investor untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan meningkatkan keekonomian proyek.Saya percaya, industri minyak dan gas dapat mengatasi semua tantangan dengan menerapkan semua teknologi yang selanjutnya dapat membantu kita mengurangi emisi gas rumah kaca menuju Net Zero Emission," ungkapnya