Energy Watch Puji Keberangkatan Jokowi Banding Lawan WTO: Lanjutkan Terus Hilirisasi

Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan memuji langkah tegas dan berani Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perlawanan dengan mengajukan banding dari gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas kebijakan larangan ekspor bijih nikel.

Energy Watch mendukung langkah tegas Presiden Jokowi untuk meneruskan program-program hilirisasi sumber daya alam Indonesia khususnya nikel untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat.

"Saya kira putusan WTO ini kan masih belum final, kita masih punya hak untuk banding jadi saya kira lanjut saja program hilirisasi. Karena bagaimanapun ini kan sumber daya alam kita jadi ya udah kita manfaatkan sendiri saja seoptimal mungkin,” ujar Mamit, Selasa (29/11/2022).

"Sangat mendukung lah pokoknya kita lawan lah istilahnya sampai titik darah penghabisan begitu, sumber daya alam kita kok ngapain pada ribut kalau saya kasarnya begitu,” imbuhnya.

Menurut Mamit, kebijakan Presiden Jokowi sudah tepat dengan hilirisasi dapat memberikan tambah bagi sumber daya alam tanah air dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Jangan sampai nanti dengan adanya ini (Gugatan WTO) malah menggagalkan apa yang sudah kita canangkan karena biar bagaimanapun itu (Hilirisasi) adalah suatu hal yang baik, program hilirisasi ini bagi saya memberikan multiplayer efek yang banyak, yang besar,” jelasnya.

Lanjut Mamit, jika Uni Eropa menginginkan bahan mentah nikel dari Indonesia, ia mendorong untuk menanamkan investasinya, tidak hanya sekedar mau membeli dengan murah bahan mentah nikel dari dalam negeri.

“Kalaupun memang Uni Eropa misalnya terus menggugat ya menurut saya investasi lah mereka ke Indonesia, jangan mau beli barang mentahnya doang kan kita juga mau memiliki nilai tambah dengan adanya hilirisasi itu,” ungkapnya.

“Kalau mau (Uni Eropa), bangun investasi di sini, kita harus memberikan multiplayer efek terhadap sumber daya alam kita jangan mereka mau enaknya aja sudah berapa puluh tahun mereka menikmati bumi kita,” sambung Mamit.

Selain itu, Mamit juga mendorong pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah hukum secara matang dalam hal ini Kementerian ESDM harus terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak agar bisa memenangkan banding.

Pasalnya menurut Mamit, keputusan dari WTO sebagai organisasi pusat perdagangan dunia akan berimbas kepada iklim investasi di Indonesia.

“Keputusan ini akhirnya memang memberikan dampak juga terhadap iklim investasi maksudnya adalah kekhawatiran dampaknya daripada pengusaha ataupun investor terutama terkait dengan hilirisasi atau berlangsungnya bisnis mereka kedepannya begitu,” jelasnya.

Pemerintah kata Mamit, harus berupaya semaksimal mungkin memenangkan banding supaya dapat melindungi kepentingan produk-produk dan industri dalam negeri.

"Jadi oleh karena itu pemerintah harus benar-benar berusaha secara maksimal dan tetap harus mengusahakan kepentingan atau produk-produk dari kepentingan bagi industri yang sudah setel di Indonesia.” Pungkas Mamit.