Pengamat Sebut Benny Pentolan Relawan Layak Jokowi Tendang dari Posisi Kepala BP2MI: Tak Layak!

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani jadi sorotan karena minta izin Jokowi untuk perang tempur dengan pengkritik pemerintah.

Mengenai hal ini, Pengamat Komunikasi dan Politik Jamiluddin Ritonga bersuara.

"Permintaan yang mengarah penggunaan fisik itu tak selayaknya diutarakan sukarelawan, terlebih sebagai pejabat publik," ujar Jamiluddin dilansir dari GenPI.co, Rabu (30/11).

Akademisi dari Universitas Esa Unggul itu mengatakan Benny seolah masih hidup di negara otoriter.

"Pada zaman yang membenarkan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian masalah," lanjutnya.

Sementara itu, lanjut Jamiluddin, Benny hidup dan berkiprah dalam negara demokrasi.

Baca Juga: Jika Jadi Presiden, Proyek IKN Jokowi Bakal Diberangus? Jawabannya Sungguh Mengejutkan! Anies Baswedan: Kita Ingin Agar…

"Penyelesaian berbagai persoalan seharusnya melalui dialog dan musyawarah," tegasnya.

Sebagai pejabat publik, Benny sangat tidak layak memimpin instansi pemerintah.

"Orang seperti itu tak sesuai memimpin di era reformasi yang mengedepankan demokrasi," ucapnya.

Oleh karena itu, sepantasnya Jokowi mencopot Benny sebagai Kepala BP2MI. Sebab, Jamiluddin menilai Benny tidak sejalan dengan semangat reformasi.

Baca Juga: Nggak Pakai Rem! Rocky Gerung Blak-blakan Sebut Buzzer Sangat Melekat dengan Jokowi: Sudah Tak Punya Akses dengan Rakyat!

"Hal itu diperlukan agar instansi pemerintah tidak ada dipimpin orang yang menyukai kekerasan dalam menyelesaikan masalah," jelasnya.