Pemkot Surabaya Anggarkan Belanja Produk UMKM Sebesar Rp3 Triliun

Pengembangan sektor UMKM menjadi salah satu perhatian penting jajaran Pemkot Surabaya dan hal itu tercermin dalam alokasi anggaran dalam APBD Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan keseriusannya untuk mendorong produk-produk UMKM bisa menjadi penyokong berbagai program yang dijalankan Pemkot Surabaya.

Eri mengungkapkan pada 2023, pihaknya telah menyiapkan anggaran mencapai Rp3 triliun dari APBD Surabaya untuk belanja dari sektor UMKM. Ia pun mengajak pelaku UMKM memanfaatkan kesempatan tersebut dengan melengkapi legalitas usaha.

“Ayo UMKM memanfaatkan. Ini uangnya rakyat kok. Bukan uangnya wali kota. Harus kembali ke rakyat, ke UMKM. UMKM ayo persiapkan diri. Lengkapi dengan legalitas. Nanti bisa nikmati kue APBD Surabaya,” ujarnya.

Selain melalui instrumen belanja APBD, lanjut Eri, pemberdayaan UMKM juga dilakukan dengan melalui program Rumah Padat Karya yang tersebar di berbagai kelurahan di Surabaya. Aset-aset Pemkot Surabaya yang idle alias menganggur disulap menjadi Rumah Padat Karya untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Ada untuk kafe, barbershop, laundry, cuci motor, produksi kue, destinasi wisata, lahan pertanian-perikanan, dan sebagainya. Program ini telah menyerap ribuan warga MBR,”Ujarnya.

Baca Juga: Airlangga: Jumlah UMKM Bersertifikat Masih Minim

Ia melanjutkan untuk total belanja APBD Kota Surabaya untuk sektor UMKM per 25 November 2022 mencapai Rp1,2 triliun. Adapun belanja untuk PDN tembus di angka Rp1,7 triliun. 

ata tersebut diungkap oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). “Pemkot Surabaya telah dan akan terus mengoptimalkan belanja untuk UMKM dan produk dalam negeri. Ini soal keberpihakan ke ekonomi rakyat. APBD jangan lagi hanya dinikmati pabrikan-pabrikan besar. Harus semakin banyak UMKM yang menikmati APBD, demi kesejahteraan warga Surabaya,” pungkas Eddy.