- Home
- /
- News
- /
- Megapolitan
'Orangnya Jokowi' Pengganti Anies Baswedan Otak-atik Jabatan di Pemprov DKI Jakarta, Pengamat: Masyarakat Harus Melawan!
Nama Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kembali menuciri perhatian dengan kebijkaan yang ia lakukan. Setelah otak-atik jabatan beberapa petinggi BUMD DKI Jakarta seperti Jakpro yang menyelenggarakan Formula E masa Anies Baswedan, kini ia mencopot Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah (Sekda).
Langkah Heru “Orangnya Jokowi” ini pun dikomentari oleh Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat yang menyebut pencopotan yang dilakukan oleh Heru kental terasa bernuansa politis. Marullah sebelumnya diketahui juga jadi kandidat PJ Gubenrur DKI Jakarta, sebelum akhirnya Jokowi ambil keputusan memilih Heru yang diketahui punya rekam jejak bersama cukup lama.
“Pencopotan tersebut sangat kental nuansa politik yang ada. Dimana Marullah Matali sebagai Sekda diberhentikan tanpa alasan yang jelas dan ini sangat berbahaya bagi birokrasi di Pemda DKI,” ujar Achmad dalam keterangan resmi yang diterima redaksi wartaekonomi.co.id, Rabu (7/12/22).
Tak tanggung-tanggung, Achmad bahkan menyebut apa yang dilakukan oleh Heru sejauh ini tekait copot mencopot jabatan sama denga mematikan demokrasi.
Hal ini karena menurutnya Heru yang tidak dipilih langsung oleh rakyat dinilai hanya bisa melakukan hal yang sifatnya administratif.
“Apa yang dilakukan Pjs Heru Budi ini merupakan tindakan mematikan demokrasi di DKI. Heru Budi yang notabene hanyalah seorang penjabat sementara yang mestinya hanya mengurus hal hal yang bersifat administratif saja tapi bahkan mengambil tindakan yang amat vital yaitu mencopot seorang Sekda dan menggantikan dengan orang yang tidak jelas apa parameternya,” jelasnya.
Achmad menjelaskan bahwa pemilihan langsung oleh masyarakat dalam memilih pemimpin adalah hal yang patut disyukuri. Namun menurut Achmad hal itu coba dirusak oleh Pemerintah Pusat yang menunjuk kepala daerah yang masa jabatannya habis dan harus menunggu Pemilu serentak di 2024 termasuk yang terjadi di Jakarta sepeninggal Anies Baswedan.
Karenanya, Achmad menilai masyarakat Jakarta perlu melakukan perlawanan dengan terus bersuara mengenai masalah ini.
“Tindakan yang dilakukan Heru Budi ini harus dilawan karena hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi DKI Jakarta. Masyarakat Jakarta harus bersuara secara lantang terhadap kebijakan kebijakan Heru Budi. Jika tidak masyakarat Jakarta sendiri yang akan merasakan kerugiannya,” tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto