73,5 Persen Masyarakat Puas Akan Kinerja Jokowi, Zulhas Ngaku Tak Kaget: Saya Pernah Ditelpon Satu Hari 9 Kali!
Kredit Foto: Antara/Aprillio Akbar
Survei Poltracking Indonesia menyatakan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai 73,2 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan drastis dari survei sebelumnya.
Survei ini digelar pada 21-27 November 2022 dengan jumlah sampel 1.220 responden dan margin of error lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Metode sampel survei menggunakan multistage random sampling.
Untuk tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin menurut survei ini, sebesar 64,7 persen. Sebanyak 22,1 persen menyatakan kurang puas, dan 6,5 persen responden mengaku sangat tidak puas. Sedangkan terhadap Presiden Jokowi, sebesar 73,5 persen responden mengaku puas, dan 18,7 persen merasa tidak puas.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda menjelaskan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi mengalami fluktuasi dalam rentang Oktober 2021 hingga November 2022. Pada Oktober 2021, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi berada di angka 68,4 persen. Menurun hingga 59,1 persen pada Mei 2022. Lalu kembali naik pada Agustus 2022 di angka 68,4 persen.
"Namun sepanjang tahun 2022 relatif terus mengalami peningkatan," kata Hanta dalam paparan hasil surveinya di Jakarta, kemarin.
Jika digabungkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf mencapai 73,2 persen. Sebanyak 16,3 persen responden menyatakan kurang puas, dan 2,7 persen sangat tidak puas.
Dijelaskan Hanta, ada beberapa faktor yang membuat tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf meningkat. Di antaranya, program bantuan sosial yang mencapai 23,4 persen, dan pembangunan proyek nasional 9,7 persen.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tak kaget melihat hasil survei Poltracking. Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari kerja keras Jokowi yang meminta para menterinya optimal dalam bekerja.
"Kita ini (menteri), bisa ditelpon seperti minum obat itu. Pagi ditelpon, siang ditelpon, malam ditelpon. Bisa begitu tuh. Saya pernah ditelpon satu hari 9 kali tuh pernah. Satu hari, 9 kali ditelpon," kata pria yang akrab disapa Zulhas.
Ia menganggap meningkatnya kepuasan publik terhadap Pemerintah sebagai fenomena. Berkaca di beberapa pemerintahan negara lain, tingkat kepuasan publik biasanya menurun setelah Presiden mencapai dua kali periodenya.
Di sisi lain, ia juga menilai sosok Jokowi sebagai seorang pekerja keras. Bahkan, ia menyebut Jokowi bekerja lebih keras dari pada para menterinya. Contohnya, saat mengikuti dinamika kunjungan kerja Jokowi yang padat.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menilai, tingkat kepuasan terhadap pemerintah yang mencapai 73,2 persen merupakan sejarah dalam perkembangan demokrasi sejak Pilpres secara langsung.
"Saya belum pernah melihat catatan presiden yang mendekati satu tahun Pemilu surveinya bisa naik turun tingkat kepuasannya. Karena biasanya rata-rata kalau sudah tinggal satu tahun mendekati Pemilu itu surveinya pasti sudah di bawah 50 persen," katanya.
Ia masih ingat betul, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi, sebelum kenaikan BBM di angka 70 persen. Saat harga BBM naik, survei kepuasannya turun sampai 59 persen. Namun, saat ini angkanya tembus 73 persen.
"Menurut saya ini adalah pertaruhan leadership kepala negara. Dan Pak Jokowi ini memperlihatkan pola leadership-nya bagus," kata mantan ketua umum Hipmi itu.
Padahal di saat bersamaan, dunia tengah dilanda ketidakpastian. Ditambah lagi dengan dampak yang ditimbulkan dari perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung berakhir hingga saat ini.
Namun, kata dia, pertumbuhan ekonomi nasional masih menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Inflasi Indonesia di bawah 6 persen, pertumbuhan domestik juga bagus, konsumsi domestik pun demikian.
"Ini mencerminkan bahwa kepemimpinan Pak Jokowi dalam mengarahkan kabinetnya untuk membuat kebijakan itu benar-benar tepat sasaran," tukas Bahlil.
Kekuatan kepemimpinan Jokowi juga terlihat dari membangkitkan negara saat dalam keadaan krisis. Kata Bahlil, Jokowi out of the box. Misalnya dalam menekan laju inflasi.
Saat inflasi naik, Jokowi mengarahkan anak buahnya untuk membantu mengendalikan inflasi. Seperti, mengecek komoditas mana yang berkontribusi besar terhadap naiknya inflasi. Sehingga ditemukan titik persoalan dan dicarikan jalan keluarnya. Dengan begitu hasilnya inflasi bisa ditekan.
Bahlil juga mengapresiasi cara Presiden menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Yakni, mendorong menterinya menggaet investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
"Kami diminta untuk melayani investor dengan baik dalam rangka menciptakan lapangan kerja. Saya juga senang dengan penciptaan lapangan kerja yang sudah 60 persen," tegas eks Ketua HIPMI ini.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai, kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah karena banyak program yang berjalan dengan baik dan prestasi yang diraih dalam dua periode masa kepemimpinan Jokowi. Sebab, Pemerintah berhasil kembali memulihkan ekonomi pasca pandemi. Bahkan, kebijakan yang telah dilakukan pemerintahan saat ini diakui keberhasilannya oleh dunia.
Di sisi lain, pria yang akrab disapa Bamsoet ini juga menyinggung apakah kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf ada kaitannya dengan keinginan publik untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden.
"Artinya, pemerintah hari ini 2 tahun lalu kehilangan kesempatan untuk bergerak karena Covid," katanya.
Bamsoet kemudian menyinggung soal pro-kontra pembahasan perpanjangan masa jabatan presiden hingga presiden tiga periode. Ia berkaca pada kondisi yang terjadi di Inggris akibat peralihan kepemimpinan. Bukannya memperbaiki, peralihan kepemimpinan justru membuat perekonomian Negara Ratu Elizabeth merosot tajam.
"Sehingga mereka, Inggris bersusah-payah mereka me-recovery kembali untuk ekonomi yang sangat terpukul akibat Ukraina dan Rusia," tutur politisi Golkar itu.
Menurutnya, penyelenggaraan Pemilu ini harus dipertimbangkan kembali. Sebab dampak dari pesta demokrasi nasional itu dapat menimbulkan gejolak di dalam negeri.
"Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa Pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional baik menjelang, selama hingga pasca-penyelenggaran Pemilu," tuturnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ayu Almas
Tag Terkait: