Perbedaan Data Beras yang Tak Kunjung Selesai

Data produksi, konsumsi, hingga cadangan beras dalam negeri belum lepas dari kekacauan. Perdebatan antara lembaga teknis soal rencana impor beras mencerminkan kekacauan tersebut.

Kementerian Pertanian (Kementan) bersikeras produksi beras dalam negeri stabil, sementara Bulog bersama Badan Pangan Nasional dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) memilih opsi impor.

Anggota Komisi IV DPR, Johan Rosihan menilai kinerja pemerintah dalam mengoordinasi data dan stok beras nasional buruk. Sejauh ini, pihaknya belum menemukan alasan tepat terkait wacana pemerintah mengimpor beras yang dinilainya bisa mencederai kedaulatan pangan nasional

“Rapat ini membuka secara nyata dan terang kepada kita bahwa memang pemerintah ini enggak bisa urus beras. Enggak bisa berkoordinasi. Kita punya Badan Pangan Nasional. Kita punya Bulog. Kita punya Menteri Pertanian. Ini aja gak sinkron soal bagaimana ngurus beras gitu. Jadi mempertontonkan secara nyata kepada kita bahwa mereka ini gagal ngurus beras,” Kata Johan di sela-sela rapat Komisi IV dengan Menteri Pertanian, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT RNI/ID Food/Holding Pangan di Gedung DPR, kemarin.

Baca Juga: Tak Ikuti Aturan, Kebijakan Impor Beras Maladiministrasi?

Wacana kebijakan impor beras ini, menurutnya, bertentangan dengan perkataan Presiden Jokowi yang mengatakan tidak akan impor beras dalam tiga tahun ke depan. Dalam rapat tersebut, menurut Johan, juga diperlihatkan bagaimana kondisi ketersediaan beras nasional yang sedang tidak baik-baik saja.

“Ada data BPS yang mengatakan kita surplus (beras) 1,7 juta ton, tetapi setelah dikon firmasi, dicek di lapangan oleh Bulog, ternyata barangnya tidak ada,” paparnya. Johan mengatakan pihaknya sedang mendalami validasi ketersediaan beras nasional, sehingga dapat dengan bijak menilai urgensi wacana impor beras tersebut.

Sejauh ini, tegasnya, Bulog belum melakukan impor beras tersebut, baru pada proses perijinan impor.  “Tadi, saya pertajam, Bulog mengatakan, Bulog mengatakan belum, belum melakukan impor, baru dalam proses mengurus izin. Makanya kita tegaskan tadi barang ada tidak cocok harga atau memang barang tidak ada. Kalau misalnya barang ada, tidak cocok harga, kenapa kita punya uang untuk impor, tapi tidak punya uang untuk membeli beras petani kita,” tutupnya