Pegawai Kemenkeu Tak Terima Dihina Sebagai Jelmaan Setan dan Iblis oleh Bupati Kepulauan Meranti Gara-gara Dana Bagi Hasil Migas

Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil sebelumnya marah hingga mengeluarkan pernyataan menghina pegawai kementerian keuangan (Kemenkeu) sebagai jelmaan setan dan iblis.

Hinaan ini dilontarkannya lantaran Adil geram dengan kebijakan tentang dana bagi hasil (DBH) migas. 

Sontak pernyataan Adil pun langsung dibalas oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Rahaya Puspasari.

"Melabeli orang Kemenkeu sebagai 'setan atau iblis' sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang Bupati di forum resmi kedinasan. Hal itu sangat melukai perasaan pimpinan dan puluhan ribu pegawai Kemenkeu yang senantiasa berkomitmen berkerja profesional dengan menjunjung integritas," ujarnya melalui akun Twitter, @rahayupuspa7 dikutip dari Republika.co.id di Jakarta, Senin (12/12/2022).

Baca Juga: Tanggulangi Krisis Ekonomi Dunia, Kemenkeu Soroti Krusialnya Kebijakan Fiskal

Menurut Puspa, menyampaikan aspirasi adalah hak semua orang. Namun, etika dalam menyampaikan tetap harus dijaga terlebih bagi seorang yang seyogyanya menjadi teladan bagi masyarakat. 

Dia menyampaikan, sudah menjadi tugas Kemenkeu berupaya mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah maupun antara pusat dan daerah dengan instrumen alokasi dana transfer ke daerah (TKD).

Adapun TKD yang disalurkan ke daerah terdiri dari DBH, yang mencakup pajak dan sumber daya alam, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik, DAK nonfisik, termasuk Dana Desa. 

"Bagaimana perhitungan alokasi TKD? UU HKPD telah mengatur untuk semua daerah dilakukan dengan formula, asumsi, dan pendekatan perhitungan yang objektif," kata Puspa.

Dia menjelaskan, TKD itulah yang selanjutnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) untuk dikelola dalam pembangunan di wilayahnya. Kinerja pemda dalam mengelola keuangan daerah akan menentukan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.

Baca Juga: Isu Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan RUU P2SK, Pengamat: Kemenkeu Perlu Lebih Cermat

"Sampai di sini tahu kita tahu bahwa DBH minyak dan gas bumi hanya salah satu bagian dari dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan UU HKPD," ujar Puspa.

Untuk 2023, sambung dia, penurunan lifting migas berpengaruh terhadap alokasi DBH Migas untuk Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau pada 2023. 

Tetapi, pemerintah pusat justru memberikan kenaikan alokasi DAU yang ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

"TKD yang dialokasikan ke Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2022 bagaimana? Ayo kita cermari bersama. Semua jenis TKD untuk Kabupaten Kepulauan Meranti naik di 2023. Ini menunjukkan perhatian pemerintah pusat yang besar untuk daerah dalam membangun daerahnya," ucap Puspa.

Baca Juga: Isu Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan RUU P2SK, Pengamat: Kemenkeu Perlu Lebih Cermat

Dia melanjutkan, tentunya masyarakat berharap kinerja pengelolaan keuangan daerah dioptimalkan. Pertama, dana transfer umum (DTU) per 9 Desember 2022, realisasi belanja wajib dua persen dari DTU (DAU dan DBH) kepada Kabupaten Kepulauan Meranti baru mencapai 9,76 persen. Angka itu masih jauh dari rata-rata realisasi nasional yakni 33,73 persen.

"Kedua, pelaksanaan APBD, realisasi belanja daerah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap target belanja daerah, rata-rata sejak tahun 2016 sampai dengan 2021 hanya sebesar 82,11 persen. Per tanggal 9 Desember 2022, realisasi total belanja daerah terhadap anggarannya hanya sebesar 62,49 persen," kata Puspa menjelaskan.

Dia menyebutkan, kinerja penyerapan anggaran itu harus didorong karena memiliki dampak besar terhadap pembangunan di sebuah wilayah. Terutama, upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang masih di angka 25,68 persen. 

Baca Juga: Sinergi dengan Kemenkeu, SKK Migas Luncurkan Sistem Informasi Terintegrasi

"Menjadi tanggung jawab bersama termasuk masyarakat untuk mengawasinya," jelas Puspa.