Warganya Tak Kecipratan Untung Sumur Minyak yang Dikeruk Pemerintah, Bupati Ini Nekat Ingin Gugat Jokowi

Bupati Meranti Muhammad Adil tiba-tiba menjadi perbincangan usai videonya viral menyebut-nyebut akan menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mulanya, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Gedung Dang Merdu pada Rabu 8 Desember lalu, Bupati Aidil menanyakan soal tanggung jawab pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Langkah Bupati Kepulauan Meranti Sudah Tepat: Mereka Sudah Kelamaan Nonton Kekayaannya Dibawa ke Jakarta!

"Jadi untuk DAU untuk diketahui ya, selanjutnya tahun 2022 gaji PPPK Meranti itu harusnya tanggung jawab pusat, menjadi tanggung jawab Kabupaten, itu hebatnya Pak," kata Adil dikutip dari Riauonline.co.id--jaringan Suara.com, Senin (12/12/2022).

Adil pun menilai persoalan tersebut perlu dilakukan penyelidikan, namun ketika dicoba hubungi berapa banyak anggaran yang sudah digelontorkan Pemkab Meranti untuk menanggulangi gaji PPPK, ia tak berkomentar.

Lebih lanjut, Bupati Adil menyinggung soal 103 sumur minyak yang sudah kering di Meranti tapi diambil pusat.

"Sumur yang sudah kering diambil oleh pusat tidak tahu saya untuk apa, di mana sekarang tinggal beberapa lagi, saya mau menggugat Pak Jokowi," terangnya.

Baca Juga: Blak-blakan! Bupati Meranti Minta Wilayahnya Diberikan ke Malaysia Jika Pemerintah Pusat Terus Geruk Kekayaan Alam Disana

Adil lalu menyebutkan sebagai daerah penghasil minyak sejak 1973 ada 222 sumur dan sekarang tambahannya 13 dan besok 2023 bertambah 19 sumur malah sebagai daerah miskin.

"Kami ini di Riau 25,68 persen miskin plus ekstrim miskin terbanyak itu di Riau itu ada di Meranti," terangnya.