Nyelekit! Kebijakannya Dinilai Tajam ke Anies Baswedan dan Tumpul ke Jokowi, Refly Harun Sarankan Bawaslu Diam Saja
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI jadi sorotan setelah menyebut Anies Baswedan melakukan hal tak etis dengan “mencuri” start kampanye lewat kunjungan ke beberapa daerah yang dihadiri lautan manusia. Hal ini makin ramai jadi perbincangan ketika Bawaslu menyebut endorsement Jokowi ke sejumlah kandidat tak dipermasalahkan.
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun pun ikut berkomentar mengenai beda perlakukan Bawaslu ke Anies dan Jokowi. Refly menyarankan agar Bawaslu diam saja daripada mengeluarkan pernyataan yang tidak tepat.
“Sepertinya lebih baik nggak usah ngomong Bawaslu ini,” ujar Refly melalui kanal Youtube miliknya, dikutip Selasa (20/12/22).
Refly menilai respons Bawaslu yang tak mempermasalahkan endorse Jokowi akan jadi dasar Jokowi untuk terus melakukan hal tersebut.
Jokowi disebut akan terus menerus melakukan endorse ke calon tertentu dan merugikan calon lainnya.
“Omongan bawaslu ini omongan yang bisa jadi dasar legitimasi bagi presiden untuk mengendorse orang… Harusnya Bawaslu mempermasalahkan hal itu, hanya mereka mengatakan tidak bisa diberikan sanksi,” jelasnya.
Menurut Refly, omongan seorang kepala negara atau presiden bisa dimaknai sebagai sebuah perintah kepada bawahannya.
Dalam hal ini, Refly menilai ucapan Jokowi dalam mengendorse kandidat tertentu sangat berbahaya karena bisa diartikan kepada lembaga-lembaga tertentu untuk memenangkan calon yang disebut Jokowi.
“Kalau ada endorsement dari kepala negara, pemerintah, daerah, maka akan ada kecenderungan struktur bawahnya bergerak untuk memenangkan dan itu sudah jamak diketahui baik menggunakan state aparatus, facilities, termasuk keuangan negara,” jelas Refly.
“Kalau ada endorsement dari kepala pemerintahan maka dikhawatirkan itu akan memicu kecurangan pemilu, kan itu mestinya pernyataan tegasnya, kok nggak masalah, justru sumber masalahnya di sini,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja menyebut tindakan mengendorse kandidat tertentu layaknya yang Jokowi lakukan tidak masalah.
“Misal ada yang endorse seseorang ya tidak masalah, kan. Dia baik, tapi nggak boleh ngajak,” kata dia, dikutip dari laman Tempo.co, Selasa (20/12/22).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto