Pengamat Sebut Beban Presiden Setelah Jokowi akan Bertambah, IKN dan Proyek Kereta Cepat Sudah Pasti Masuk Daftar

Achmad Nur Hidayat selaku Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute mengatakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sangat berpotensi menjadi beban pemerintah berikutnya setelah 2024 rezim Jokowi-Maruf Amin ini lengser. 

Presiden berikutnya menurut Achmad akan dihadapkan satu permasalahan yang pelik terkait proyek kereta cepat ini.

“Dari segi pendanaan proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung ini mirip seperti proyek IKN yang membutuhkan pendanaan yang besar. Yang dalam perjalanan pelaksanaan proyeknya membebani keuangan negara alih alih menguntungkan negara,” kata Achmad melansir dari pernyataan tertulisnya, Rabu (21/12/22). 

Baca Juga: Bukan Untung Tapi Buntung, Pengamat Jabarkan Alasan Mengapa Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Harus Dihentikan

“Di saat situasi masyarakat yang sedang sulit akibat Pandemi dan resesi global apa urgensi proyek ini bagi masyarakat?” tanyanya.

Achmad juga menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang mengalami kecelakaan kerja pada hari Minggu sore 18/12 ternyata bukan pertama kali terjadi. 

“Kecelakaan sudah beberapa kali terjadi dalam proses pengerjaan proyek kereta api cepat tersebut,” ungkapnya. 

“Begitu pula akibat perencanaan yang serampangan dan terlihat dipaksakan proyek ini membuat target penyelesaian proyek ini molor berkali kali. Pun anggaran dari proyek ini pun membengkak Triliunan Rupiah celaka nya lagi untuk menambal kekurangan dana dari proyek ini diambil dari APBN,” jelasnya. 

Baca Juga: Rocky Gerung Curigai Kasus Kecelakaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sengaja Ditutupi Pemerintah, Karena Ini…

“Dana APBN yang mestinya diprioritaskan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat malah digunakan untuk proyek yang sejak awal banyak masalah namun terlihat dipaksakan untuk dikerjakan,” kata dia.