Tak Ada Larangan, Heru Budi Hartono Bisa Hapus Jejak Anies Baswedan: Rekam Jejak Lebih Baik...

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anthony Winza Prabowo menyorot tajam isu bahwa Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berusaha menghapus jejak kerja Anies Baswedan.

Dirinya menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang absurd karena tak ada larangan untuk menghapus jejak mantan menteri pendidikan tersebut.

Baca Juga: Masih Setia Sama Jokowi, Anies Baswedan Gak Dapat Dukungan Temannya Sendiri: Jangan Merasa Pinter...

Menurutnya, sesuatu yang buruk akan selalu digantikan oleh yang lebih baik seiring dengan waktu yang berjalan.

"Lagipula tidak ada larangan buat menghapus jejak. Kalau memang ada yang lebih baik, pasti rekam jejak yang lebih baik menghapus rekam jejak yang lebih buruk," ucap Anthony di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club, dikutip pada Kamis (22/12/2022).

Menurut Anthony, tidak ada yang salah bila pada akhirnya publik mencari yang lebih baik, bahkan terbaik, di antara kedua pihak. Namun Anthony juga menilai Anies dan Heru Budi sebenarnya tidak apple to apple untuk dibandingkan.

"Sebenarnya saya juga salah kalau membandingkan, Pak Anies dengan (PJ Gubernur) yang sekarang itu tidak apple to apple. Karena ya ada lagunya, 'Ojo dibanding-bandingke, yo mesti kalah'," ungkap Anthony.

Baca Juga: Jokowi Tak Akan Berani Bergerak, Faktor NasDem Yakin Usung Anies Baswedan Terungkap: Idealismenya...

Anthony lantas membeberkan sejumlah catatannya untuk mengoreksi kepemimpinan Anies selama di Ibu Kota. "Ini penafsiran saya sebagai anggota DPRD, bekerja sama dengan Pak Anies, saya berhak menilai," katanya.

Menurutnya Anies lebih lancar dalam menyampaikan narasi daripada mengeksekusinya. "Kecepatan beliau dalam mengeluarkan kata-kata, itu tidak berbanding lurus dengan kecepatan beliau dalam mengeksekusi tata kota. Jauh," tegasnya.

Baca Juga: Terbongkar! Dikuliti Habis Siapa Sesungguhnya Sosok Anies Baswedan, Ternyata Oh Ternyata...

Anthony lantas mencontohkan Anies yang disebut mengeluarkan Instruksi Gubernur yang mendesak Sekretaris Daerah untuk menyelesaikan dan bertanggung jawab terhadap berbagai program kerja strategis jelang akhir masa kepemimpinannya.

"Saya sebagai anggota DPRD, saya melihat, saya tidak butuh kata-kata. Eksekutif adalah eksekutor, eksekutor bukan kata-kata, bukan parameternya sebagai jubir. Jubir indikator kesuksesan kinerjanya adalah tata kata," kritik Anthony.

Baca Juga: Anies Baswedan Sulit Penuhi Undangannya, Najwa Shihab: Mungkin Saja Efeknya Gak Baik untuk Dia

"Ketika beliau menjadi eksekutif daerah, eksekusi. Kata-katanya saja 'ekse', eksekusi, mana eksekusinya? Jangan sibuk narasi, narasi, narasi. Begitu karyanya di ujung 2021 bikin Ingub, Sekda tanggung jawab beresin semua," pungkasnya.