Isu BIN dan Polri Batalkan Acara Anies Dihembuskan, NasDem Akui Serangan Bertubi Incar Partainya

Sejak mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai bakal calon presiden (capres), muncul beragam narasi mengganggu yang ditujukan untuk Anies maupun partai pengusungnya, yaitu Partai NasDem.

Hal itu bahkan diakui oleh partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. NasDem menjelaskan, banyak narasi mengganggu yang dilemparkan ke publik ketika pihaknya terus memperkenalkan Anies ke masyarakat.

Baca Juga: Megawati Vs SBY Nggak Seberapa, Surya Paloh Vs Jokowi Bisa Lebih Parah! Eks Elite NasDem: Pertarungan Ini Akan Panjang!

"Sejak Partai NasDem mendeklarasikan @aniesbaswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres) dan diperkenalkan ke masyarakat di berbagai daerah, banyak narasi yang ingin mengganggu," tulis NasDem dalam kicauan di Twitter, Sabtu (24/12/2022).

Yang terbaru, kata NasDem, ada selembaran atau flyer beredar di media sosial yang ingin membenturkan Partai NasDem dengan aparat. Di dalam selembaran itu, ada foto Kapolri dan Kepala BIN. Adapun tulisannya: BIN dan Polri bergerak batalkan acara deklarasi Anies di berbagai daerah.

NasDem menolak klaim itu. Partai NasDem justru mengucapkan terima kasih ke kepolisian karena telah melakukan pengamanan yang baik.

"Partai NasDem melalui pernyataan Wakil Ketua Umum Partai NasDem @madtu_madali ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Polisi karena telah lakukan pengamanan yang baik."

Sementara itu, Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa ikut menyoroti pernyataan Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI, Rahmat Bagja. Pernyataan yang dimaksud adalah dengan menyebut Anies Baswedan telah melakukan mencuri start kampanye.

Herry menilai safari yang dilakukan Anies ke daerah-daerah tidak ada kaitannya dengan etika politik apalagi pelanggaran kampanye.

"Terlalu dini juga Bawaslu ini menilai Anies tak punya etika politik karena jelas tidak nyambung berhubung agenda kampanye bahkan pencalonan pun belum dimulai," kata Herry kepada wartawan, Jumat (16/12).

Baca Juga: Soal Formula E, Ade Armando: Anies Tinggalkan Beban Buat Pemprov DKI

Herry menilai Bawaslu seharusnya tidak perlu menyampaikan penilaian yang berlebihan secara subjektif terhadap kegiatan Anies ke daerah.

"Bawaslu itu harus netral, opini subjektif itu perlu dihindari agar tak terkesan berpihak," ujar Herry.