Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Penanganan Korupsi Tak Sesuai Janji, Jokowi dan KPK Tak Diharapkan Lagi: Udah Sulit Diselamatkan!

        Penanganan Korupsi Tak Sesuai Janji, Jokowi dan KPK Tak Diharapkan Lagi: Udah Sulit Diselamatkan! Kredit Foto: Antara/M Risyal Hidayat
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Indonesian Corruption Watch (ICW) menyoroti santernya isu akan pemberantasan korupsi di Indonesia.

        Terbaru pihaknya menyorot tajam bagaimana tak ada keseriusan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk melawan masalah ini.

        Baca Juga: Efek Reshuffle Tanpa Dasar, NasDem Sudah Dipastikan Gusar, Jokowi Bisa-bisa Gak Diberi Ketenangan!

        Menurut ICW, sikap kepala negara tersebut sudah bisa menjadi alasan dia tak bisa dipercaya lagi untuk memberantas korupsi di pemerintahan.

        "Enggak percaya, pertama saya pribadi tidak melihat ada keserisusan politik hukum pemberantasan korupsi yang clear," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhan dalam perbincangannya di kanal YouTube Refly Harun Official..

        "Terakhir di 2019 sarana mematikannya datang, pertama pemilihan pemimpin KPK yang penuh dengan permasalahan yang kedua di bulan september akhirnya UU KPK berhasil direvisi," tambahnya.

        Menurut Kurnia, bukti kongkret ketidakberpihakan pemerintah adalah turunnya indeks persepsi korupsi yang anjlok.

        "Kondisi KPK semakin mengkhawatirkan," tuturnya.

        Lebih lanjut Kurnia menyebutkan bahwa Presiden Jokowi sebelumnya sempat berpidato pada Hari Peringatan Anti Korupsi 2020 yang menyebutkan pemberantasan korupsi tak boleh padam.

        Baca Juga: Tak Ada 'Bekingan', Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Gak Bakalan Jadi Next Jokowi: Sesederhana Itu!

        Namun menurut Kurnia, pemberantasan korupsi di indonesia bukan lagi padam malah sudah meledak gardunya yakni KPK.

        "Bagi saya bukan lagi padam hari ini gardunya sudah meledak, udah sulit diselematkan," kata Kurnia.

        "Pusat kendali itu yang menyebabkan terjadi hari ini," tambahnya.

        Baca Juga: 'Ibarat Memainkan Remi', Jokowi Sudah Terjebak Manuver NasDem, Anies Baswedan Untung Besar!

        Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan punya pandangan tersendiri soal cara kerja KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Menurut Luhut, cara itu tidak bagus.

        Menteri Luhut menyebut OTT yang sering dilakukan KPK untuk menangkap orang-orang yang terindikasi melakukan korupsi membuat citra negara jadi buruk.

        "OTT-OTT ini kan nggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget," kata Luhut dilansir dari acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 yang disiarkan di Youtube StranasPK Official, Selasa (20/12/2022).

        "Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita," sambungnya yang dimandati mengurusi e-katalog oleh Presiden Joko Widodo.

        Luhut kemudian menceritakan saat sebuah media di London, Bloomberg TV, mengundangnya untuk melakukan wawancara. Wartawan itu memuji Indonesia lantaran mampu memberikan kesan dalam penyelenggaraan KTT G20 di Bali beberapa waktu lalu.

        Baca Juga: Gak Masalah Jokowi Reshuffle Menterinya NasDem, Elite Megawati: Silahkan...Kinerjanya Tak Baik...

        "Saya baru dari London kemarin Bapak, Ibu. Setelah KTT G20 untuk menindaklanjuti itu, semua orang memuji kita. Saya sampai diundang bicara live di Bloomberg TV," ungkap Luhut.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Aldi Ginastiar

        Bagikan Artikel: