Rizal Ramli Sebut Ada Korupsi dalam Proyek IKN: Gila, Markup Bisa Sampai Rp100 Triliun!

Ekonom senior Rizal Ramli mengemukakan pernyataan yang cukup ngeri-ngeri sedap, Rizal rupanya membahas soal dugaan mark up anggaran pembangunan IKN Nusantara yang mencapai ratusan triliun.

"Memang untuk ibu kota baru mereka sudah anggarin buat 2 tahun yang akan datang nyaris Rp500 triliun. Kalau proyek infrastruktur itu minimal mark up-nya kan 20 persen, itu aja udah Rp100 triliun kok," terang Rizal melansir dari kanal YouTube Refly Harun Official, Rabu (28/12/2022).

Baca Juga: Naiknya Elektabilitas Ganjar Pranowo Disebut Jadi Penyebab Pecahnya Konflik Internal PDIP, Rocky Gerung: Ini Karena Rekayasa Lembaga Survei!

"Bakal jadi bancakan buat dua tahun yang akan datang, masa mau nambah lagi? Gila amat gitu lho. Padahal rakyat kita hampir semuanya lagi susah," imbuhnya.

Karena itulah mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman tersebut mendorong agar pemilihan umum dipercepat. 

Pasalnya pemerintahan yang membiarkan korupsi merajalela dan membiarkan masyarakat hidup dalam kesengsaraan tidak sepatutnya diperpanjang.

"Logika itu justru harus dibalik. Pemerintah yang nggak becus, yang membiarkan korupsi terjadi secara masif dan KKN secara masif, yang bikin rakyat hidupnya susah, itu justru harus dipercepat," tutur Rizal.

"(Segera) diselesaikan, bukan diperpanjang. Logikanya saja logika ngawur!" tegasnya, lalu mencontohkan sikap kenegarawanan Presiden ke-3 BJ Habibie.

"Setelah Pak Harto jatuh, terpilih Pak Habibie. Pak Habibie merasa bahwa legitimasi dia belum kuat, apalagi pada waktu itu banyak kalangan yang protes, ya sudah, diadakan Pemilu dipercepat tahun 1999, dua tahun kemudian," jelas Rizal.

Baca Juga: Proyek IKN Jadi Buah Simalakama Buat Indonesia: Kita Terima Investasi Besar dari China, Artinya....

"Ternyata, istilahnya dukungan terhadap Pak Habibie jauh berkurang, tapi beliau hebat, beliau negarawan, Pak Habibie memutuskan tidak maju lagi di Pemilihan Presiden di MPR," lanjutnya.

Karena itulah, kembali Rizal mendorong untuk pemilu dipercepat, apalagi di negara dengan sistem parlementer yang begitu korup dan membiarkan masyarakat hidup dalam kesengsaraan.