Iklim Investasi RI Disorot China, Purbaya Sampaikan Keluhan Balik soal Bisnis Ilegal

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, buka suara terkait surat yang dikirim Kamar Dagang China atau China Chamber of Commerce kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi keluhan mengenai iklim investasi di Indonesia.

Purbaya menekankan sejatinya hubungan investasi antara Indonesia dan China berlangsung dua arah. Pemerintah Indonesia, kata dia, turut menyampaikan keluhan balik terkait praktik sejumlah pengusaha China yang dinilai tidak mematuhi aturan bisnis di Indonesia.

Menurutnya, pihak China telah berjanji akan memberikan peringatan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

"Saya udah komplain ke mereka banyak pengusaha China di sini yang juga melakukan bisnis nggak legal, saya minta dia perbaiki waktu itu, dia janji akan memperingati mereka. Jadi itu dua arah sebetulnya, nggak ada masalah," kata Purbaya ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dkutip Rabu (13/5/2026).

Diketahui salah satu poin yang dipersoalkan China adalah rencana kebijakan retensi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sebesar 50% di bank-bank Himbara. Kebijakan tersebut dinilai dapat membebani likuiditas perusahaan.

Menanggapi hal itu, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tetap menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama tanpa mengabaikan kenyamanan investor asing dalam berusaha di Indonesia.

"Tapi nanti tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita kan kalau DHE SDA itu kemungkinan kita nggak apa-apa kalau nggak salah," ujarnya.

Menurut Purbaya, aturan DHE SDA sebenarnya telah dirancang cukup fleksibel. Pemerintah, kata dia, menyiapkan skema pengecualian bagi perusahaan yang tidak bergantung pada pembiayaan dari perbankan domestik sehingga persoalan likuiditas seharusnya tidak menjadi hambatan.

"Kalau perusahaan nanti yang nggak pinjem uang di Indonesia terbebas tuh dari DHE SDA ada pengecualin seperti itu. Jadi harusnya Cina nggak ada masalah," tuturnya.

Baca Juga: Investor China Surati Presiden Prabowo, Soroti Iklim Usaha di Indonesia

Baca Juga: Purbaya Jawab Keluhan Investor China Soal Iklim Usaha di RI: Harusnya Enggak Ada Masalah

Selain isu DHE SDA, investor China juga menyoroti rencana kenaikan pajak dan pungutan, termasuk tarif royalti mineral hingga bea keluar yang dinilai semakin tinggi. 

Menanggapi hal tersebut, Purbaya menegaskan bahwa sumber daya mineral merupakan aset strategis nasional sehingga kebijakan fiskal pemerintah tetap diarahkan untuk melindungi kepentingan negara.

"Belum dikenakan karena baru rencana. Biar saja tapi kami akan mementingkan kepentingan negara kita," ucapnya.