Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Kebut Penanganan Masalah Sosial DKI Jakarta, Kemenkeu Rela Gelontorkan Dana hingga Rp10 Triliun!

        Kebut Penanganan Masalah Sosial DKI Jakarta, Kemenkeu Rela Gelontorkan Dana hingga Rp10 Triliun! Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan telah menggelontorkan belanja negara pada 2022 mencapai Rp10,22 triliun untuk menanggulangi berbagai masalah sosial.

        Masalah sosial yang dimaksud itu mencakup kemiskinan ekstrem, stunting, dan ketahanan pangan di DKI Jakarta.

        Baca Juga: Getol Banget Jualan SBN, Bank Mandiri Sabet Penghargaan dari Kemenkeu

        Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi DKI Jakarta Alfiker Siringoringo menyebut belanja negara tersebut bersumber dari APBN dan APBD.

        "Terdiri dari APBN sebesar Rp1,34 triliun dan APBD sebesar Rp8,88 triliun," ungkapnya, dalam keterangan resmi, Rabu (28/12/2022).

        Alfiker menyampaikan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah antara lain melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem.

        Dalam paparannnya, dia menyebut, pada 2021 tercatat ada 132.345 masyarakat yang dikategorikan sebagai penduduk dengan kemiskinan ekstrem.

        Baca Juga: Ungkit Sejumlah Jasa SBY, AHY Beber Harapan Rakyat Saat Era Jokowi: Mereka Ingin Demokrat Kembali...

        "Lalu, pemerintah membuat beras fortifikasi FS nutri rice untuk percepatan penurunan stunting, dan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya memenuhi hak anak (untuk menanggulangi stunting)," lanjut Alfiker.

        Diketahui, banyak kasus stunting di DKI Jakarta bukan hanya disebabkan oleh ketidaksejahteraan, tetapi juga ketidaktahuan orang tua terhadap akses posyandu dan puskesmas.

        Baca Juga: Disorot Tajam Jokowi, Nasib NasDem Macam Anies Baswedan Saja: Direshuffle Bukan karena Kinerjanya...

        Selain itu, kata Alfiker, pemerintah juga membangun sentra-sentra perdagangan seperti sentra beras, daging, dan lain-lain, dalam rangka menanggulangi krisis ketahanan pangan.

        Baca Juga: Optimalkan Layanan Transaksi SBN, BCA Sabet Tiga Penghargaan dari Kemenkeu

        "Dalam ketahanan pangan, DKI Jakarta membutuhkan daerah penyangga, karena 98% pasokan panga berasal dari luar daerah, akibat keterbatasan lahan untuk produksi komoditas pangan," tandasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Alfida Rizky Febrianna
        Editor: Aldi Ginastiar

        Bagikan Artikel: