Dikuliti Habis PDIP, Menteri NasDem Ini Harus Siap Ditendang Jokowi

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Bidang Koperasi, Mindo Sianipar, memberikan catatan serius terkait kiprah Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian. Catatan tersebut mengacu pada anggaran negara yang digelontorkan untuk menyokong kinerja Kementerian Pertanian (Kementan).

Dia menuturkan anggaran Kementan mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Kendati begitu, Mindo menyebut turunnya anggaran Kementan tidak menghasilkan metode dan inovasi baru dalam menyokong produksi beras dalam negeri.

Baca Juga: Kalau Jadi Reshuffle Menteri-menteri dari Nasdem, Fix! Presiden Jokowi Takut Sama Anies Baswedan

Berdasarkan hal tersebut, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini mempertanyakan kembali produktivitas beras yang sering digembor-gemborkan mengalami kenaikan per hektare.

Hal tersebut juga dia ungkap seiring dengan berkembangnya isu reshuffle menteri yang sebelumnya disuarakan oleh Ketua bidang Ideologi PDI Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat, yang secara terang-terangan menyasar pada beberapa Menteri Nasdem.

"Suatu hal yang susah dipahami, bahwa anggaran yang menurun tapi produktivitas atau produksi nasional tentang pangan, khususnya beras itu naik, sementara kita tidak menemukan metode baru," kata Mindo dalam konferensi pers yang diikuti secara virtual, Jumat (30/12/2022).

Baca Juga: Gegara Kinerja dan Deklarasi Anies, Menteri Nasdem Terancam Di-reshuffle, PDIP: Sudah Seharusnya...

Berdasarkan kongres terakhir PDIP, Mindo menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah menginstruksikan untuk menanam 12 bahan pangan. Sejalan dengan hal itu, maka evaluasi yang disampaikan Djarot dinilai telah merepresentasikan sikap PDIP.

"Khusus yang dilakukan oleh Ibu Mega kepada kita-kita anak buahnya dalam segala level, karena itu apa yang disampaikan Mas Djarot terkait dengan pentingnya kedaulatan pangan, saya kira apa yang disampaikan Pak Djarot harus menjadi acuan bersama," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan pernyataan Djarot merupakan bagian dari representasi sikap partai mengenai kinerja Kabinet Indonesia Maju.

Pasalnya, kata Hasto, Indonesia tengah diancam oleh berbagai kemungkinan krisis, termasuk krisis pangan. Dia menilai ancaman tersebut merupakan hal yang fundamental karena berkaitan langsung dengan perut masyarakat Indonesia.

Baca Juga: Bocoran Tipis PDIP: Gak Bakal Dukung Ganjar Pranowo, Buktinya...

Berdasarkan laporan jumlah beras yang disampaikan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 22 Agustus 2022, kata Hasto, Indonesia akan mengekspor beras ke Tiongkok. Kendati demikian, dia menyebut pernyataan Menteri Pertanian bertolak belakang dengan fakta lapangan.

Bahkan, lanjut Hasto, Indonesia justru harus mengimpor beras. Padahal, PDIP selalu memberikan catatan kritis terkait kebijakan impor beras.

Baca Juga: Demokrat Naik Pesat, Kini Tantang PDIP dan Gerindra di 3 Besar

"Tetapi kemudian faktanya jauh dari apa yang disampaikan. Bahkan kemudian kita harus mengimpor beras yang secara politik ekonomis, sebenarnya PDIP selalu memberikan catatan kritis ketika kita melakukan impor beras," kata Hasto dalam konferensi pers yang diikuti secara virtual, Jumat (30/12/2022).

"Karena itulah beberapa waktu lalu Pak Djarot Syaiful Hidayat, ketua bidang ideologi melakukan evaluasi secara kritis tentang pentingnya kedaulatan pangan. Agar menteri, sebagai pembantu presiden, betul-betul melaksanakan seluruh kebijakan untuk Indonesia mampu berdaulat jangan menyampaikan data-data tentang pangan yang tidak tetap, karena pangan itu menyentuh peri kehidupan kita sebagai bangsa yang berdikari dan berdaulat," pungkasnya.