Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Gegara Kinerja dan Deklarasi Anies, Menteri Nasdem Terancam Di-reshuffle, PDIP: Sudah Seharusnya...

Gegara Kinerja dan Deklarasi Anies, Menteri Nasdem Terancam Di-reshuffle, PDIP: Sudah Seharusnya... Kredit Foto: Andi Hidayat
Warta Ekonomi, Jakarta -

Beberapa waktu lalu, Ketua Bidang Ideologi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat, menyebut perlu dilakukan evaluasi kinerja Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pasalnya, Djarot menilai kinerja kedua menteri tersebut kurang memuaskan jelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan pernyataan Djarot merupakan bagian dari representasi sikap partai mengenai kinerja Kabinet Indonesia Maju.

Baca Juga: Nasdem yang Disebut Jadi ‘Sasaran Tembak’ Reshuffle Kabinet, Kok Demokrat yang Repot?

Pasalnya, kata Hasto, Indonesia tengah diancam oleh berbagai kemungkinan krisis, termasuk krisis pangan. Dia menilai, ancaman tersebut merupakan hal yang fundamental karena berkaitan langsung dengan perut masyarakat Indonesia.

Berdasarkan laporan jumlah beras yang disampaikan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 22 Agustus 2022, kata Hasto, Indonesia akan mengekspor beras ke Tiongkok. Kendati demikian, dia menyebut pernyataan Menteri Pertanian bertolak belakang dengan fakta lapangan.

Bahkan, lanjut Hasto, Indonesia justru harus mengimpor beras. Padahal, PDIP selalu memberikan catatan kritis terkait kebijakan impor beras.

Baca Juga: Jokowi Diingatkan Supaya Hati-hati Soal Reshuffle: Kalau Gagal, yang Dicaci Maki Rakyat Bukan Menteri, Tapi...

"Tetapi kemudian faktanya jauh dari apa yang disampaikan. Bahkan kemudian kita harus mengimpor beras yang secara politik ekonomis, sebenarnya PDIP selalu memberikan catatan kritis ketika kita melakukan impor beras," kata Hasto dalam konferensi persnya yang diikuti secara virtual, Jumat (30/12/2022).

Berdasarkan hal tersebut, Hasto mengaku PDIP memberikan catatan bagi presiden untuk melakukan reshuffle pada menteri terkait. Kendati demikian, dia tetap menghargai keputusan Jokowi, sebab reshuffle menjadi hak prerogatif seorang presiden.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Andi Hidayat
Editor: Ayu Almas

Bagikan Artikel: