Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Manuver Jokowi Makin Terang-Terangan, Rocky Gerung: Harusnya PDIP Larang FX Rudy....

        Manuver Jokowi Makin Terang-Terangan, Rocky Gerung: Harusnya PDIP Larang FX Rudy.... Kredit Foto: Instagram/FX.Rudyatmo
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Wacana reshuffle menteri kabinet Jokowi menyeret nama mantan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo. Bahkan, pertemuan antara Jokowi dan FX Rudy pun kini menjadi perbincangan publik.

        Secara tidak langsung, tindakan itu dianggap Presiden Jokowi berupaya untuk mengkudeta Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, dengan manuver politiknya tersebut.

        Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh pengamat politik Rocky Gerung dalam channel YouTube pribadinya. Ia mengatakan bahwa Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan perlu meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati, dalam pengangkatan kabinet.

        Baca Juga: Ferdy Sambo Gugat Jokowi hingga Kapolri, Mahfud MD Blak-Blakan: Cuma Gimmick, Fokus Aja ke....

        “Pak FX tentu teman dekat dari Pak Jokowi, itu apa intinya untuk membujuk atau kasih sinyal kepada PDIP bahwa semua tokoh strategis PDIP bisa direkuetmen oleh presiden tanpa harus minta ijin kepada Bu Mega karena presiden akan bilang ‘kan presidensial’ itulah hak prerogatif," jelas Rocky yang dikutip Suara.com pada Kamis (30/12/2022).

        “Dari awal PDIP bilang, semua kader partai harus tunduk pada keputusan Ibu Mega. Jadi itu secara internal etika tanpa minta izin Bu Mega juga udah dilanggar oleh Jokowi berkali-kali,” tambahnya. 

        Rocky dengan tegas menyebut Jokowi seperti sedang membentuk partai dalam partai lewat pertemuannya dengan FX Rudy tersebut.

        “Harusnya secara terang-terangan PDIP mengatakan bahwa melarang FX masuk kabinet karena dia belum minta izin pada PDIP. Demikian juga PDIP tidak menyetujui kadia dia yaitu Presiden Jokowi untuk mengangkat orang dalam PDIP tanpa berkonsultasi dengan ketua. Itu artinya ada partai dalam partai, dengan begitu dianggap Pak Jokowi seolah-olah menjadi ketua partai bayangan," jelasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Lestari Ningsih

        Bagikan Artikel: