Amarah Hasto Kristiyanto Sudah Tak Terbendung, Nasdem Diminta Segera Hengkang dari Kabinet

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto nampaknya sudah menganggap partai Nasdem sebagai ‘duri dalam daging’ pemerintahan Presiden Jokowi.

Ini terlihat karena semakin hari, Hasto makin ‘ngegas’ minta Nas­Dem mundur dari kabinet karena sudah deklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ia juga menyebut Anies antitesa Jokowi.

Hal tersebut dikatakan Hasto pada acara Refleksi Akhir Tahun 2022 DPP PDIP, di Jakarta, kemarin.

Baca Juga: Setuju dengan Djarot, Hasto PDIP Ikut-ikutan Bilang Menteri NasDem Layak Kena Reshuffle: Ini Catatan Bagi Presiden!

Mula-mula, Hasto mendukung pernyataan rekan separtainya Djarot Saiful Hidayat yang me­minta Jokowi mengevaluasi dua menteri NasDem; Menteri Per­tanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Sebab, kata Hasto, keduanya, terutama Yasin acap kali mengeluarkan data yang berbeda dengan kementerian dan lem­baga lainnya. 

Misalnya, data ketersediaan beras antara Kementerian Pertanian dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional yang berbeda.

Karena ini, Hasto mendorong, seluruh pembantu Jokowi bekerja keras sebelum periode berakhir di 2024. Apabila ada menteri yang nantinya kena reshuffle, dia meminta agar kepu­tusan Jokowi itu tak dikaitkan dengan persoalan politik.

Kemudian, Hasto menyentil partai politik yang mempunyai jatah menteri di kabinet, tapi visi misinya antitesis dengan Jokowi. 

Baca Juga: PDIP Dapat Nomor 3, Hasto Ungkit Salam Metal dan Pancasila:

Antitesa yang dimak­sud Hasto adalah partai tersebut telah mendeklarasikan calon presiden yang tidak sejalan dengan Jokowi, yaitu Anies Baswedan.

Penerima gelar ilmu pertahanan dari Universitas Pertahanan itu pun men­dorong parpol tersebut undur diri dari koalisi pemerintahan. "Secara sadar mestinya menarik diri. Calonnya kan berbeda dan menjadi antitesa dengan Presiden," tegas Hasto.

Baca Juga: Amien Rais Tuding Pemerintah Sengaja Jegal Partai Ummat, Hasto PDIP: Karena Ketidakmampuan, Rezim Disalahkan

Hasto menambahkan, jika sudah mengambil keputusan dan sikap politik yang berbeda, maka hendaknya diikuti dengan sikap di legislatif maupun ekse­kutif. 

"Itu sikap dari PDI Perjuangan," tekan dia.