Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Reshuffle Kabinet Dinilai Jadi ‘Efek Samping’ Karena Presiden Jokowi Suka 'Nimbrung' Urusan Parpol

        Reshuffle Kabinet Dinilai Jadi ‘Efek Samping’ Karena Presiden Jokowi Suka 'Nimbrung' Urusan Parpol Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Advokat dan aktivis Ahmad Khozinudin mengatakan latar belakang atau alasan terjadi reshuffle kabinet adalah karena Presiden Jokowi terlalu ikut campur mengenai keputusan partai politik. 

        “Presiden Joko Widodo begitu asik ya nimbrung dalam urusan pencalonan (presiden) ini dan itu yang disebut oleh Djarot sebagai salah satu faktor politik ya,” kata dia melalui youtube channelnya ini, Kamis (05/01/23).  

        “Maka ini yang menyebabkan adanya isu perubahan menteri dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) atau yang diperhalus menterinya harus atau layak untuk dievaluasi,” tambahnya.

        Seperti yang diberitakan sebelumnya, partai yang digadang-gadang akan menjadi sasaran reshuffle adalah Partai Nasdem.

        Baca Juga: Terbitnya Perppu Cipta Kerja Jelang Lengsernya Presiden Jokowi, Disebut Sebagai Bentuk Pembangkangan Terhadap Konstitusi

        Ini karena Partai besutan Surya Paloh itu dinilai telah melangkahi pemerintah dengan menunjuk Anies Baswedan sebagai capres.

        “Tentu alasan yang paling punya faktor determinan yang paling kuat mendasari terjadinya reshuffle adalah alasan politik,” kata Khozinudin. 

        “Soalnya kalau kinerja ya walaupun kinerjanya kurang-kurang atau minus-minus asal secara politik itu sejalan dengan kebijakan presiden, ya jalan terus atau bahkan bisa mendapat perlindungan dari Presiden,” jelas dia. 

        Khozinudin juga mengatakan sangat fatal bagi sebuah partai politik jika melawan arus pemerintahan dimana menjadi tempat mereka bernaung.

        “Tapi kalau secara politik sudah nakal, ya berani melawan itu yang biasanya menjadi dasar orientasi atau dibutuhkan kesetimbangan politik baru,” kata dia. 

        Baca Juga: Diisukan Mundur dari Kabinet Jokowi, Johnny G Plate: Kami Masih Bertugas sebagai Menkominfo

        “Misalkan ada partai baru masuk perlu dikasih menteri maka ya ada partai yang sudah tidak konsisten bisa diambil jatah menteri, atau partai yang terlalu banyak menterinya harus dikurangi untuk ngasih jatah pantai baru yang masuk,” jelas dia.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Sabrina Mulia Rhamadanty
        Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty

        Bagikan Artikel: