Terbitnya Perppu Cipta Kerja Jelang Lengsernya Presiden Jokowi, Disebut Sebagai Bentuk Pembangkangan Terhadap Konstitusi

Ahli hukum tata negara sekaligus pengamat politik Refly Harun mengatakan, terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai bentuk pembangkangan yang nyata terhadap konstitusi.

Dalam konteks ini kata dia, pembangkangan ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)--yang menerbitkan Perpu tersebut.

"Saya kira ini pembangkangan terhadap konstitusi yang nyata, secara sadar dilakukan oleh Presiden. Karena yang menerbitkan Perppu oleh Presiden," jelas Refly.

Baca Juga: ‘Gelagat’ Aneh Koalisi Perubahan, Disebut Refly Harun Jelang Pilpres Malah Saling ‘Gantung’ Satu Sama Lain

Refly berpendapat, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 terbit atas perintah untuk membentuk undang-undang dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara, MK menyatakan bahwa Omnibus Law - Undang-Undang Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat sebagaimana Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

"Nah berarti kalau kita pahamkan kalau MK itu sebagai The Guardian of The Constitution, sebagai penjaga konstitusi, maka sengaja dengan jelas, dengan sadar presiden sudah membangkang terhadap konstitusi," jelas Refly.