Bukan Petugasnya Megawati, Jokowi Ditantang Lakukan Reshuffle Habis-habisan: Ganti Semua Menteri...
Kredit Foto: Instagram/Megawati Soekarno Putri
Pakar Komunikasi Politik Prof Karim Suryadi menyorot tajam isu perombakan kabinet jelang pemilihan presiden tahun 2024.
Dirinya mengatakan isu tersebut sebaiknyatak dilakukan dengan alasan yang terkait dengan pesta demokrasi tersebut.
Baca Juga: Ruhut Sitompul Sebut Jokowi dan Anies Bagai Langit dan Bumi, Refly Harun: Betul, yang Langit Anies!
Presiden Joko Widodo alias Jokowi menurutnya harus bertindak sebagai kepala negara dan bukan petugas partai. Hal itulah yang membuatnya harus menjaga jarak yang sama dengan semua pihak.
Karim juga menyampaikan bahwa reshuffle biasanya dilakukan untuk mengatasi guncangan politik yang tiba-tiba. Selain itu, adapula untuk menyesuaikan strategi pemerintahan terhadap perubahan keadaan politik dan kebijakan.
"Pertanyaannya sekarang, guncangan politik apa yang sedang melanda Indonesia? Gak ada. Apa yang sekarang berubah?," ujar Karim dikutip Suara.com dari tayangan tvOneNews, Minggu (08/01/2023).
"Kalau kita kembalikan kepada tradisi bahwa reshuffle untuk kepentingan rakyat, sekarang kan yang dipikiran rakyat hanya soal RUU Cipta Kerja kan gitu," sambungnya.
Baca Juga: Tak Mau Menterinya Kena Tendang, NasDem Siap Melawan Balik Wewenang Jokowi: Kami Juga Punya Hak!
Atas dasar demikian, Karim menyampaikan jika ingin dilakukan reshuffle, maka reshuffle itu harus menjadi bagian dari usaha untuk mengatasi kegentingan yang memaksa dalam bidang ekonomi.
Lantas menurutnya, meskipun reshuffle merupakan hak prerogatif dari presiden, namun hal tersebut seakan hanya menjadi 'tameng' saja karena alasannya seperti tidak jelas.
"Karena itu maka menurut saya, meskipun hak mengganti menteri ada pada tangan presiden, tapi penjelasan tentang reshuffle kali ini tidak memadai, hanya mengatakan bahwa itu adalah hak prerpogatif presiden," jelas Karim.
Baca Juga: Semakin dekat dengan Pilpres 2024, Demokrat Terus ‘Pepet’ AHY Supaya Bisa Jadi Wakil Anies Baswedan
Karim melanjutkan, jika hal tersebut dilanjutkan akan menimbulkan dampak yang luas, terutama harus mempertimbangkan sensitifitas dunia usaha, bursa efek dan lainnya.
Kata Karim, reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju disasar hanya kepada menteri yang akan memiliki kepentingan politik pada tahun 2024 mendatang.
"Menurut saya, kalau ingin dilakukan reshuffle, lakukanlah. Tetapi yang harus kita reshuffle menurut saya konkrit saja, " ucapnya.
"Ganti semua menteri yang sudah memajang namanya di baliho calon presiden biar fokus," jelasnya.
"Jadi fokuslah presiden sebagai kepala pemerintahan, yang tugasnya mengaransemen para menteri untuk fokus pada kerja sampai 2024 selesai," tambah Karim.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar