Koalisi Perubahan Terancam Bubar, Anies Baswedan Gagal Maju Capres 2024?

Adanya perselisihan yang terjadi antara Partai NasDem, Demokrat, dan PKS disebut akan membuat Koalisi Perubahan berpotensi bubar dalam waktu dekat. Dugaan tersebut disampaikan analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago.

Bubarnya Koalisi Perubahan, menurut Arifki, bisa terjadi apabila Partai NasDem memberi tekanan kepada Partai Demokrat dan PKS untuk mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selain itu, dia juga melihat ada ketegangan dalam memilih Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhiyono (AHY) atau Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan (Aher) sebagai cawapres.

Baca Juga: Relawan Anies Pasang Badan Soal Dugaan Korupsi Bansos DKI: Silakan...

"Dinamika Koalisi Perubahan akan berlangsung lama karena ada tarik-menarik di antara ketiga partai," ujar Arifki kepada GenPI.co, Sabtu (14/1).

Dia juga menilai Partai Demokrat dan PKS ingin mendapatakan banyak keutungan dari popularitas Anies yang dicalonkan Partai NasDem. "Narasi tersebut bakal sulit diperoleh Partai Demokrat dan PKS. Sebab, publik mengetahui posisi kedua parpol tersebut sebagai oposisi," tuturnya.

Meski demikian, Arifki menilai langkah Partai Demokrat dalam memaksakan kehendak untuk mendapatkan kursi cawapres sangat wajar.

"Sebab, survei AHY lebih baik dari kader PKS lainnya. Akan tetapi, modal tersebut tidak cukup lantaran ada beberapa pertimbangan lain yang berpotensi menyulitkan deklarasi," kata dia.

Pertama, menurutnya, kesepakatan Demokrat dan PKS belum tercapai. Dengan demikian, menurutnya, kedua parpol tersebut akan terus bersaing memperebutkan kursi cawapres.

"Kedua, belum munculnya kepastian dari koalisi lain untuk memutuskan nama cawapres Anies," ujar Arifki.

Baca Juga: Demokrat Ogah Pusing dengan Kubu 'Anti' Proporsional Terbuka: Hal Biasa Namanya Juga Demokrasi!

Ketiga, menurutnya, Partai NasDem memiliki pertimbangan untuk memperlama deklarasi capres dan cawapres karena posisi menteri di kabinet Jokowi mulai disentil oleh anggota koalisi pemerintahan.