Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Politik Identitas Kembali Diungkit Jelang Pilpres 2024, Presiden Jokowi Ingatkan Masyarakat Jangan Sampai Terjebak

        Politik Identitas Kembali Diungkit Jelang Pilpres 2024, Presiden Jokowi Ingatkan Masyarakat Jangan Sampai Terjebak Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Jelang Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali wanti-wanti kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam politik yang menggunakan cara atau skema politik identitas.

        Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi dalam arahannya di acara Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Se-Indonesia, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023). 

        Presiden Jokowi menegaskan bahwa masalah stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu 2024 menjadi perhatiannya. 

        Baca Juga: Tekan Angka Kemiskinan Hingga 0 Persen Tahun 2024, Pemerintah Bahu Membahu Tangani 3 Isu Ini

        "Saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif. Menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik. Namanya politik identitas," kata Presiden Jokowi. 

        "Jangan sudah kejadian baru kita pontang-panting sibuk, ke sana ke sini. Salah siapa ini? Salah siapa ini?" sambungnya. 

        Presiden Jokowi pun mengingatkan agar aparat TNI dan Polri tidak terlibat dalam politik praktis. 

        Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan semua pihak harus betul-betul memiliki sensitivitas di tahun politik dengan sering turun ke lapangan. 

        "Agar kejadian-kejadian kecil bisa segera diredakan. Saya titip betul masalah ini," jelas Presiden Jokowi.

        Baca Juga: Adakan Sejumlah Pelatihan di Sumatera Utara, Teman Sandi Dukung Sandiaga Uno Maju Pilpres 2024

        Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga meminta kepala daerah memastikan bahwa semua pemeluk agama memiliki hak yang sama untuk beribadah. 

        Presiden Jokowi menghimbau jangan sampai ada peraturan walikota atau instruksi bupati yang melarang pembangunan tempat ibadah. Pasalnya, kebebasan beragama dan beribadah sudah dijamin konstitusi.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty

        Bagikan Artikel: