Carut-marut Rusuh Morowali, Kebijakan Pemerintah Jokowi Kian Disoroti: Ingatlah Peristiwa Malari...

Aktivis Buruh, Syahganda Nainggolan menyorot tajam kerusuhan antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing di PT  GNI Morowali baru-baru ini.

Dirinya meminta pemerintah untuk belajar dari hal tersebut serta masa lalu demi mengantisipasi kerusuhan serupa di masa depan.

Baca Juga: Ngatain Jokowi Berujung Digoblok-gobloke Keluarga Sendiri, Cak Nun Macam Kena Karma Firaun

Menurutnya, kerusuhan tersebut terjadi akibat adanya pembangunan yang salah sasaran serta ketimpangan antara lokal dengan asing.

"Seharusnya sejak awal pemerintahan Jokowi membatasi kehadiran pekerja asal RRC sebatas pekerja ahli, bukan buruh kasar. Begitu juga orientasi bisnisnya, bukan semata-mata untuk kepentingan investor tersebut,'' kata Syhaganda, di Jakarta, Selasa pertang, (17/1/2023).

Menurutnya, model pembangunan yang seharusnya dilakukan dalam mengelola tambang seharusnya tidak diserahkan pada investor asing secara dominan. Pelibatan investor cukup sebatas unsur pelengkap. Sebab, pertambangan dan industri smelter bukanlah industri yang rumit.

"Apalagi jika mempertimbangkan kesejahteraan buruh lokal, seharusnya buruh ikut memiliki projek-projek pertambangan tersebut melalui program ESOP (Employment Stock Option Program). Buruh-buruh industri tambang harus diisi mayoritas pribumi lokal dan keuntungan dibagi maksimal pada mereka,'' katanya.

Baca Juga: Ngaku Kesambet Sampai Ngatain Jokowi, Cak Nun Semakin Dikuliti: Ngawur, Dilaporin Aja!

Syahganda mengingatkan bahwa kerusuhan Jakarta pada peristiwa seperti in pernah terjadi pada 49 tahun silam, yakni saat meletusnya peristiwa Malari.

"Kasus Malari seharusnya dapat menjadi pelajaran bahwa investor asing tidak boleh terlalu mendominasi. Ingat, bahkan, setelah kerusuhan Makari itu, Suharto dan Jepang berusaha membuat model pembangunan yang melibatkan kontrol masyarakat dan Bank Dunia di Indonesia. Nah, kalau dulu akibat rusush Malari kebijakan bisa berubah, maka hal yang sama juga hendaknya bisa terjadi usai kasus meletusnya rusuh di Morowaki ini. Kebijakan pembangunan juga bisa diubah,'' tegasnya,

Baca Juga: Kontroversi Minta Maaf Soal Firaun, Cak Nun Disinyalir Emang Tak Suka Jokowi: Bisa Ditelusuri Kok...

Syahganda menambahkan, pemerintah Jokowi dan DPR saat ini memang harus mengevaluasi semua investasi asing di pertambangan.

Baca Juga: Jokowi Hingga Anies Baswedan, Firaun Sudah Banyak Memakan Korban

"Hal ini penting untuk memastikan ada tidaknya potensi kerusuhan sosial di sektor tersebut di wilayan lain, seperti yang terjadi di Morowali."