Perpanjang Masa Jabatan Kepala Desa Adalah Cara Presiden Jokowi Pikat Hati Para ‘Akar Rumput’

Keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menyetujui perpanjangan masa jabatan kepala desa yang awalnya 6 tahun menjadi 9 tahun dinilai sangat mulus.

Tidak ada rapat, pertimbangan ulang atau jajak pendapat sebelum memutuskan menyetujui kebijakan ini.

Keputusan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini pun dinilai menimbulkan tanda tanya bagi banyak pihak, termasuk pengamat politik dan akademisi, Rocky Gerung.

Baca Juga: Wacana Masa Jabatan Direstui Jokowi, Kades Bisa-bisa Ciptakan Dinasti: Jauh dari Kepatutan dan Kewarasan!

“Ini sebetulnya adalah ego yang dilobi, yang digosok-gosok adalah ambisi itu. Jadi kepala desa dibuat berambisi padahal Demokrasi adalah justru mempercepat sirkulasi elit,” kata Rocky melansir dari youtube channelnya, Rocky Gerung official, Selasa (24/01/23). 

Demokrasi jelas Rocky jika benar-benar diterapkan oleh Presiden Jokowi harusnya bisa memberi kesempatan bagi banyak orang untuk memimpin. 

Dengan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan boleh dua kali pemilihan maka total masa jabatan bisa hingga 18 tahun.

Baca Juga: Pandemi Jadi Biang Bengkaknya Utang Era Jokowi, Pendukung Anies: Hanya Pembenaran, Seperti Biasa...

“Jadi kalau di desa itu Kepala Desa bilang oke ini 6 tahun terlalu lama lah, 4 tahun deh kita supaya teman kami, tetangga kami itu mampu juga untuk untuk mempraktekkan kemampuan memimpin yang kami tinggalkan,” kata dia. 

“Ini malah diperpanjang, jadi ide yang sama ada di Pak Jokowi itu itu namanya otak yang licik, yang nggak diajarkan oleh pendiri negeri kita,” jelas dia.

Rocky juga mengatakan pengesahan perpanjangan masa jabatan Kades yang seolah sangat mudah disinyalir cara Presiden Jokowi menarik simpati dari kalangan akar rumput demi melanjutkan tiga periode.

Baca Juga: Jauh Sebelum Cak Nun, Wacana Jokowi Tiga Periode Ternyata Dicap Hasrat Firaun: Ingin Melanggengkan Kekuasaan...

“Jadi dia akan bertahan dengan cara yang pongah ya, cara yang dangkal dengan memobilisasi kan para kepala desa di dalam politik,” kata dia. 

“Mobilisasi itu bagian paling buruk dari politik, yang bagus adalah partisipasi yang datang dari kehendak real bukan sesuatu yang di digoda-goda,” jelas dia.

“Lama-lama nanti akan ada mungkin Oke kalau beberapa kepala desa merasa ini kurang bagus nih ya ceritanya, maka akan dikumpulkan lagi untuk karena kami ingin supaya masa jabatan bisa seumur hidup,” ungkapnya.