Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Pembantu Presiden Jokowi Mau Menaikkan Ongkos Ibadah Haji, Kecurigaan Pengamat Nggak Main-main: Tidak Logis, Ada Motif Lain!

        Pembantu Presiden Jokowi Mau Menaikkan Ongkos Ibadah Haji, Kecurigaan Pengamat Nggak Main-main: Tidak Logis, Ada Motif Lain! Kredit Foto: Unsplash/Haidan
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Publik dihebohkan dengan rencana Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang mengusulkan agar ongkos atau biaya ibadah haji naik sampai Rp69,1 Juta yang mana sebelumnya Rp39,8 juta.

        Mengenai hal ini, Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom Narasi Institute Achmad Nur Hidayat mengungkapkan publik curiga ada kepentingan lain di balik naiknya ongkos ibadah umat muslim ini.

        “Hal ini membuat publik curiga ada motif lain di balik kenaikan biaya haji ini karena penurunan manfaat ini menjadi tidak logis,” jelas Achmad dalam keterangan resmi yang diterima wartaekonomi.co.id, Selasa (24/1/23).

        Baca Juga: Ada Indikasi Ketidakadilan yang Melibatkan Tenaga Kerja China di Bentrokan Morowali, Anwar Abbas Minta Pemerintah Berbenah: Menyakiti...

        Tak menafikan bahwa Ibadah Haji dilakukan bagi umat islam yang sudah mampu saja, Achmad menilai pemerintah tetap punya kewajiban agar masyarakat dapat kemudahan dalam mewujudkan salah satu rukun Islam tersebut.

        Baca Juga: Telak! Jokowi 'Dihajar' Habis-habisan oleh Megawati saat Pidato HUT PDIP, Rocky Gerung Soroti Wajah Jokowi: Saya Lihat Dia Menunggu...

        Achmad mengungkapkan pemerintah harus bisa menyediakan dan memfasilitasi agar ibadah haji bisa dipermudah untuk umat Islam di Indonesia.

        “Walaupun ibadah haji itu hanya untuk yang mampu dan harus terukur tapi negara seharusnya hadir dan menjaga kemudahan dan bisa membantu dengan pelayanan yang lebih baik agar pelaksanaan ibadah haji tersebut mudah bagi para calon haji dan mendorong agar banyak umat muslim mempunyai kesempatan yang lebih mudah untuk dapat naik haji,” ungkapnya.

        Lanjut Achmad, jika kebijakan ini membuat banyak calon haji yang gagal untuk berangkat maka pemerintah harus bertanggung jawab atas kenaikan biaya ongkos haji secara penuh tahun ini.

        Menurut Achmad, pemerintah perlu jeli untuk melemparkan narasi soal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ke masyarakat.

        Baca Juga: Kubu Lawan Bongkar Manuver Surya Paloh, SBY, dan Jusuf Kalla (JK) di Bakal Koalisi Pengusung Anies Baswedan! Ternyata Oh Ternyata...

        “Pemerintah perlu bijak menarasikan isu kenaikan BIPIH kepada publik. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk bisa mempertahankan ongkos haji yang terjangkau, pemerintah dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus mencari jalan agar nilai manfaat investasi tabungan haji publik tetap 59% dari ongkos haji,” jelasnya.

        Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M sekitar Rp 69,1 juta per jemaah.

        Baca Juga: Khawatir Perilaku Kekuasaan Menyimpang, Soekarnois Putuskan Dukung Anies Baswedan Jadi Presiden: Santun, Cerdas, dan Sabar!

        "Kenaikan biaya haji ini sulit dihindari karena dipicu oleh kenaikan berbagai komponen kebutuhan, baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi," ujar Mustolih Siradj dikutip dari laman detik.com yang melansir Antara, Selasa (24/1/2023).

        Presiden Jokowi sendiri menegaskan soal kenaikan dengan harga di atas tadi baru usulan saja.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Bayu Muhardianto

        Bagikan Artikel: