Alasan Nasdem Larang FPI dan HTI Jika Anies Baswedan Terpilih Jadi Presiden Dianggap Tak Masuk Akal
Partai Nasdem melalui Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen)-nya Hermawi Taslim mengatakan bahwa Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan tetap dilarang meskipun Anies Baswedan terpilih menjadi presiden.
Sontak pernyataan ini mendapat banyak penolakan dari berbagai pihak. Dengan dilarangnya dua organisasi besar islam diatas, dinilai akan berpengaruh pada suara dukungan terhadap Anies sendiri.
Pengacara Gus Nur Sugi dan Bambang Tri, Ahmad Khozinudin misalnya mengatakan bahwa Nasdem tidak bisa menempatkan posisi dengan baik di samping Anies dan malah mengeluarkan pernyataan yang kontroversial.
"Terus terang, diantara sebab preferensi politik umat Islam lebih condong kepada Anies Baswedan adalah karena Anies dekat dengan umat Islam dan pro arus perubahan. Namun sayang, dukungan umat Islam, semangat arus perubahan itu telah dirusak oleh Partai NasDem," kata Ahmad dalam pernyataannya.
Menurut Ahmad pula, sikap politik Nasdem ini telah mencederai umat Islam sekaligus khianat pada komitmen akan perubahan.
"NasDem telah merusak kohesi sosial dan ikatan kesatuan pandangan politik umat Islam, yang sebelumnya mendukung NasDem yang mengusung Anies Baswedan,” katanya.
Hal serupa juga disampaikan oleh ahli hukum tata negara Refly Harun. Ia menyalahkan Taslim yang menurutnya mengeluarkan pernyataan tidak produktif terutama menjelang Pilpres 2024.
“Jadi pemimpin adil itu akan membawa mata air kebaikan tapi yang zalim itu akan menenggelamkan umat manusia dengan kezalimannya. Nah kita mau jadi pemimpin adil atau mau pemimpin zalim itu persoalannya,” jelasnya.
Menurut dia, Taslim tak selayaknya menyebut pernyataan tersebut karena akan berdampak pada suara dukungan Anies.
“Dan juga ngapain pula kader Nasdem ya, yang namanya Taslim lagi mengeluarkan pernyataan yang menurut saya tidak produktif saat ini,” katanya.
“Jadi saya setuju dengan Ahmad Khozinudin yang mengatakan HTI dan FPI adalah korban dari rezim saat ini,” tambahnya.
“Saya setuju organisasi itu dihukum kalau seandainya dia membuat kesalahan tapi kalau dia tidak bikin kesalahan apapun hanya karena persepsi misalnya, maka itu zalim karena tidak ada proses Ju of law,” jelasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Sabrina Mulia Rhamadanty
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty