Kepala Daerah Diminta Perhatikan Desa Wisata

Kepala daerah diharapkan dapat memberi perhatian besar terhadap pengembangan desa wisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, desa wisata terbukti efektif dalam mendorong kebangkitan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat.

Menurutnya, desa wisata merupakan program unggulan karena terbukti sebagai pandemic winner. Di tengah situasi pandemi, tingkat kunjungan wisatawan meningkat cukup signifikan.

Baca Juga: Kemenparekraf Gelar Pelatihan Kembangkan Desa Wisata di Kawasan DPSP Labuan Bajo

"Pak Presiden secara khusus juga telah minta ke saya list (desa wisata). Beliau di setiap kunjungan kerjanya ingin melihat desa wisata ataupun kampung-kampung tematik," kata Menparekraf Sandiaga dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/1/2023).

Dalam dua tahun terakhir, tingkat kunjungan wisatawan ke desa wisata meningkat 30 hingga 50 persen, terutama di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Seperti Desa Wisata Tinalah di Kabupaten Kulonprogo, DIY, terdapat peningkatan jumlah wisatawan dari 3.300 wisatawan pada tahun 2021 menjadi 6.000 wisatawan sepanjang tahun 2022. Di Desa Wisata Sembungan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, terdapat peningkatan jumlah wisatawan dari 105.000 wisatawan pada tahun 2021 menjadi 140.000 wisatawan sepanjang tahun 2022.

Di Desa Wisata Ngilngof, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku, terdapat peningkatan jumlah wisatawan dari 92.000 wisatawan pada tahun 2021 menjadi 99.000 wisatawan sepanjang tahun 2022. Pemasukan turut mengalami kenaikan hingga 100 persen dari sebelumnya. Desa Wisata Tondok Bakaru di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, sepanjang tahun 2022 terdapat 11.000 wisatawan, di mana puncaknya adalah pada masa Natal dan tahun baru yang mencapai 10.000 wisatawan.

"Desa wisata kami harapkan dapat mendorong capaian pergerakan wisatawan nusantara yang tahun ini ditargetkan mencapai 1,4 miliar pergerakan. Jadi, wisatawan dari kabupaten ke kabupaten ini harus terus kita dorong," ujar Sandiaga.

"Anggaran kita memang terbatas, tapi kita harus lebih berkolaborasi. Saya mohon desa wisata juga diberikan perhatian khusus," ujar Sandiaga.

Selain desa wisata, Menparekraf Sandiaga juga mendorong agar kepala daerah dapat memaksimalkan penyelenggaraan event untuk menjadi daya tarik dan dipromosikan dengan baik. Pemerintah daerah dikatakan Sandiaga dapat berkolaborasi dengan Kemenparekraf/Baparekraf, baik dalam hal dukungan kegiatan maupun pelatihan dan pendampingan.

Menparekraf Sandiaga menjelaskan, KolaborAksi merupakan program yang rutin dilakukan kementeriannya untuk dapat menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah. Melakukan sinergi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam KolaborAksi kali ini hadir enam kepala daerah, yakni dari Kabupaten Aceh Barat, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Berau. Dalam kesempatan itu, para kepala daerah menyampaikan potensi serta rencana program yang akan dijalankan dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah masing-masing.

Baca Juga: Dukung Akselerasi Industri Pariwisata Indonesia, Telkomsel Kawal Imlek dan Cap Go Meh 2023 di Kalbar

"Ini merupakan kolaborasi pertama di tahun 2023. Setiap bulan kami selalu mendorong langkah kolaborasi ini karena kita bisa belajar dari beberapa daerah tentang pengembangan dan potensi dan bisa saling melengkapi," kata Sandiaga.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Vinsensius Jemadu mengatakan, dalam pengembangan infrastruktur dengan unsur 3A (Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas), pemerintah daerah dapat memaksimalkan salah satu instrumen fiskal, yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.

Vinsen meminta agar pemerintah daerah dapat menyiapkan berbagai persyaratan yang dibutuhkan. "Apalagi daerah yang sudah masuk dalam lokpri (lokasi prioritas). Sayang kan kalau sudah masuk lokpri, tapi tidak dimaksimalkan karena yang antre ini hampir 200 kabupaten/kota di tahun 2023," kata Vinsen.