'Masa 1.000 Tambang Ilegal TNI-Polri Tak Tahu?' Prabowo Perintahkan Kapolri dan Panglima Usut

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut keberadaan tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Prabowo menilai aktivitas tambang ilegal dalam jumlah besar tidak mungkin berlangsung tanpa adanya keterlibatan atau pembiaran dari aparat.

Perintah tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Ia mengungkapkan pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir tahun lalu.

"Akhir tahun lalu kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal," kata Prabowo dalam pidatonya.

Jumlah tersebut membuat Prabowo mempertanyakan pengawasan aparat di wilayah tersebut. Menurutnya, tidak masuk akal jika ribuan aktivitas pertambangan ilegal dapat berjalan tanpa diketahui pejabat TNI maupun Polri.

"Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu? Kapolri dan Panglima TNI ya, usut, untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan, kepada mereka kalau gak bisa tertibkan ini," tegasnya.

Prabowo bahkan meminta pengusutan tidak berhenti pada penutupan tambang ilegal. Ia ingin aparat mencari tahu bagaimana aktivitas tersebut bisa berlangsung dalam skala besar dan siapa saja yang berada di balik operasionalnya.

"Karena itu saya minta benar benar Panglima TNI dan Kapolri usut! Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, penegakan hukum harus dilakukan tanpa melihat hubungan pribadi maupun kedekatan dengan pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Ia mengingatkan seorang pemimpin harus berani mengambil tindakan terhadap bawahannya sendiri jika memang terbukti melakukan kesalahan.

"Pemimpin yang baik komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita berikan bintang, naikkan pangkat harus kita tindak, tapi demi rakyat demi negara demi bangsa harus kita lakukan," tuturnya.

Ia menegaskan jabatan dan pangkat yang diberikan negara membawa tanggung jawab untuk menjaga ketertiban. Karena itu, Prabowo meminta jajaran TNI dan Polri tidak membiarkan kepentingan pribadi memengaruhi pelaksanaan tugas.

Baca Juga: 'Biadab!' Prabowo Murka soal Korupsi MBG: Ambil Untung dari Makanan Anak Disebut Tak Punya Kemanusiaan

"Saya paham saya disumpah di DPR RI. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan menentukan kebijakan," kata Prabowo.

Respons Panglima TNI dan Kapolri pun terlihat langsung dalam forum tersebut. Agus Subiyanto dan Listyo Sigit tampak berdiri setelah mendengar perintah Prabowo dan memberikan sikap hormat.

Selain menyoroti tambang timah ilegal, Prabowo juga meminta jajaran pemerintah memperketat pengawasan terhadap praktik penyelundupan. Ia secara khusus mengingatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) agar menjalankan tugas masing-masing dengan maksimal.

"Tapi Menteri Keuangan usut bea cukai juga, ya kan? Bakamla tugasmu jaga itu penyelundupan, kenapa masih banyak penyelundupan di situ?" tegasnya.

Prabowo mengatakan pemerintah tidak boleh ragu dalam menindak berbagai bentuk penyelewengan yang merugikan negara. Ia menilai masyarakat saat ini semakin kritis dan mampu melihat berbagai persoalan yang terjadi.

"Mereka anak-anak kita tapi harus kita berani tegakkan kebenaran, rahmat kita tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau lagi penyelewengan," lanjut Prabowo.

Dengan perintah tersebut, pengusutan tambang timah ilegal di Bangka Belitung kini menjadi perhatian langsung pemerintah pusat. Prabowo menegaskan penertiban harus dilakukan demi kepentingan rakyat dan negara, termasuk jika proses tersebut nantinya menyeret aparat yang terbukti terlibat.