Kredit Foto: Kemenkeu
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan backlog atau kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat mencapai 28 juta rumah.
Padahal, kata Sri Mulyani, memiliki tempat tinggal yang layak adalah hak bagi seluruh masyarakat yang sudah diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang.
Baca Juga: Sukses Kelola Dry Port Hingga Capai Target 106,3%, Sri Mulyani Puji Kinerja Bea Cukai: Luar Biasa!
"Jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat mencapai 28 juta rumah atau masih banyak. Sebagai Bank BUMN dengan spesialisasi KPR, Bank BTN harus bisa menjawab tantangan ini," ujar Sri Mulyani, dalam Rapat Kerja Nasional Bank BTN, dikutip Jumat (27/1/2023).
Dengan begitu, kata dia, Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2,5 triliun kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) adalah amanah yang dititipkan oleh rakyat.
"Tiap rupiahnya harus dibelanjakan secara responsible untuk kesejahteraan rakyat," tegas Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan, dalam mengemban misi pemenuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat Indonesia, Bank BTN harus menerapkan "Go Beyond KPI".
"Banyak tantangan harus mampu dihadapi. BTN harus sehat, well governed, well managed, dan competitive," ucap Sri Mulyani.
Baca Juga: Ajak Pengusaha di Cikarang Taat Pajak, Sri Mulyani: Kami Partner, Bukan Beban!
Di depan Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo, Sri Mulyani berpesan agar Haru beserta pihaknya dapat memiliki responsibility yang sama untuk menjawab berbagai tantangan disrupsi digital serta langkah nyata meraih visi.
"Saya titipkan harapan masyarakat dan harapan negara kepada BTN. Buat bangga Indonesia!" kata Sri Mulyani.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Alfida Rizky Febrianna
Editor: Ayu Almas