Ajak Pengusaha di Cikarang Taat Pajak, Sri Mulyani: Kami Partner, Bukan Beban!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menggelar dialog dengan para pelaku usaha pengguna jasa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berasal dari wilayah Cikarang, Bekasi, dan Purwakarta. 

Dalam kunjungan tersebut, Sri Mulyani menekankan kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku usaha dapat mewujudkan perbaikan ekonomi, bahkan di masa tersulit sekalipun, seperti pandemi.

Baca Juga: Kepada Bos BRI, Sri Mulyani Titip UMKM agar Kuat dan Kompetitif

Adapun kolaborasi tersebut, kata Sri Mulyani, salah satunya terwujud melalui pajak. Ia menegaskan membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha, alih-alih dianggap sebagai beban.

"Kepada pelaku usaha semua di sini, kami akan bermitra dengan Anda semua. Kami adalah partner Anda. Kami bukan beban. Kami tidak boleh menjadi beban, tapi bayar pajak tetap bukan beban, itu kewajiban," kata Sri Mulyani di PT Samsung Electronics Indonesia, Cikarang, Bekasi, Jumat (27/1/2023).

Lebih jauh, Sri Mulyani menyampaikan Indonesia telah mengelola pandemi Covid-19 dengan sangat baik. Namun, dalam proses pemulihan, ia juga melihat adanya tantangan-tantangan baru. 

"Mulai dari ancaman disrupsi ekonomi, kenaikan harga komoditas, inflasi, merosotnya kondisi sosial, dan pelemahan ekonomi yang berimbas terhadap ketahanan pangan dan energi, serta perubahan global supply chain yang memicu gerak inflasi," bebernya.

Baca Juga: Pandemi Melandai Tapi Belanja APBN 2023 Tetap Rp3.000 Triliun, Sri Mulyani: Bakal ke Sini Larinya...

Menurut Sri Mulyani, untuk mampu melewati kondisi tersebut, pemerintah dan pelaku usaha harus terus berkolaborasi serta mampu menangkap sinyal anomali, untuk dapat diterjemahkan dalam formula kebijakan yang tepat. 

"Pemerintah melalui Bea Cukai pun akan terus berupaya mendukung para pelaku usaha dengan beberapa kebijakan strategis, di antaranya memberikan fasilitas dan insentif di bidang kepabeanan, berupa fasilitas kawasan berikat (KB) dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE)," tandasnya.