Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        PDIP Pastikan Tidak Akan Ikut Campur Soal Reshuffle Kabinet, Sebut Semua Keputusan Jokowi

        PDIP Pastikan Tidak Akan Ikut Campur Soal Reshuffle Kabinet, Sebut Semua Keputusan Jokowi Kredit Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Isu reshuffle kabinet Indonesia Maju menguat beberapa waktu terakhir ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan sudah mulai memberi sinyal terkait reshuffle kabinet tersebut.

        Mengenai hal ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memastikan sebagai partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin tak banyak terlibat perihal reshuffle kabinet Indonesia Maju. 

        "Kalau reshuffle kan hanya bisa terjadi atas kehendak Bapak Presiden (Joko Widodo) dan itu kewenangan Bapak Presiden," tegas Hasto di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1/2023).

        Baca Juga: Mendadak Muncul Lagi Spanduk Anies Baswedan 'Tegakkan Khilafah' Plus Logo HTI, Advokat Heran Bukan Main: Nggak Nyambung!

        Dia juga menyinggung kemungkinan pengumuman reshuffle kabinet oleh Presiden Jokowi pada Rabu Pon (1/2/2023).

        "Ya, Rabu Pon, berbagai momentum pada Rabu Pon itu memang sering mengandung sesuatu yang istimewa, dalam pengertian muncul kesadaran batin di dalam mengambil keputusan-keputusan strategis. Setiap orang punya preferensi itu," jelas Hasto.

        Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sempat memberi sinyal dengan meminta semua pihak sabar soal reshuffle kabinet pada 2023.

        "Tunggu," tutur Presiden Jokowi dalam keterangannya di Jakarta Timur, Jumat (27/1/2023).

        Sebagai informasi tambahan, Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 sudah tiga kali mengalami perombakan. Pertama, pada 23 Desember 2020, enam pejabat baru mengisi menteri kesehatan, menteri sosial, menteri agama, menteri perdagangan, menteri kelautan dan perikanan, serta menteri pariwisata dan ekonomi kreatif.

        Baca Juga: Diam saat Habib Rizieq Dipenjara, Advokat Pertanyakan Spanduk Anies Baswedan Tegakkan Khilafah: Dia Itu Menghindar Soal Isu Umat Islam!

        Kedua, pada 28 April 2021, dua pejabat baru dilantik sebagai menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi serta menteri investasi/kepala BKPM.

        Ketiga, pada 15 Juni 2022, pejabat baru dilantik menjadi menteri perdagangan, menteri agraria dan tata ruang(ATR)/kepala BPN, wakil menteri ATR, wakil menteri dalam negeri, dan wakil menteri ketenagakerjaan.(Ant)

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Bayu Muhardianto

        Bagikan Artikel: