Walau Sulit Capai Target Jokowi, BPS Optimis Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem: Syaratnya, Tata Kelola...
Kredit Foto: Martyasari Rizky
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono menyampaikan bahwa meski sulit, target pemerintah untuk menurunkan kemiskinan ke angka 7% dan kemiskinan ekstrem 0% bisa tercapai dengan tata kelola data yang baik.
"Untuk mencapai target di 2024, kalau kita melakukan business as usual, agak sulit mencapai target pemerintah. Tapi kita perlu berupaya bagaimana melakukan percepatan, melakukan tata kelola baru agar target itu bisa dicapai baik untuk kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem," ujar Margo, dalam Launching Reformasi Birokrasi BPS 2023, yang diikuti secara daring Senin (30/1/2023).
Baca Juga: Dapat Restunya Jokowi, Pemuda Muhammadiyah Siap Unjuk Gigi Tunjukkan Dukungan untuk IKN Nusantara
Berdasarkan catatan BPS, tren angka kemiskinan di Indonesia tercatat berada di angka 9,5 dan kemiskinan ekstrem di angka kemiskinan ekstrem di angka 2,04 pada 2022.
"Kemudian, saya sandingkan data kemiskinan ekstrem pada 212 kebupaten/kota yang menjadi prioritas pemerintah di 2022, kalau kita lihat datanya, dari 212 itu, pada Maret 2021 angkanya 3,61%. Kemudian, di Maret 2022 turun menjadi 2,76%," ungkap Margo.
Ia menjelaskan, dari data tersebut diketahui, adanya penurunan masyarakat yang tadinya pada 2021 berada dalam kategori miskin ekstrem, sebanyak 2,91% keluar dari miskin ekstrem pada 2022.
"Artinya inilah bagian dari keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem," jelasnya.
Di sisi lain, lanjut Margo, masyarakat yang sebelumnya miskin ekstrem pada 2021, sebanyak 0,70% masih tetap miskin ekstrem pada 2022.
Kemudian, yang tadinya tidak miskin ekstrem pada 2021, sebanyak 2,06% menjadi miskin ekstrem pada 2022.
"Yang ingin saya katakan adalah bahwa kemiskinan itu dinamis," tuturnya.
Maka dari itu, Margo menegaskan perlunya dirancang tata kelola yang baik, agar sasaran target kemiskinan ekstrem itu menjadi clear.
"Itu perlu dibangun dan juga perlu memetakan dengan jelas siapa sih yang miskin ekstrem itu? Ini perlu dengan jelas agar semua kementerian/lembaga termasuk di daerah mempunyai target yang sama terhadap sasaran yang ingin kita capai," paparnya.
Margo menuturkan, merespons hal tersebut, sejauh ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Satu diantaranya adalah pendataan regsosek di tahun 2022 kemarin.
"Regsosek yang ingin dibangun ke depan adalah ingin mencoba mengintegerasikan seluruh data ke dalam satu sistem reformasi perlindungan sosial," tandasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Alfida Rizky Febrianna
Editor: Aldi Ginastiar