Perjanjian Politik Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan Nyata, Tapi Bukan Untuk Konsumsi Publik

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membantah pernyataan Juru Bicara Koalisi Perubahan, Sudirman Said, yang menyebut tidak ada perjanjian politik antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan terkait Pilpres 2024.

Dia mewakili partai Gerindra pun memastikan bahwa perjanjian politik antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan terkait Pilpres 2024 benar adanya.

"Sebenarnya gini, kalau ada orang yang ngomong bahwa perjanjian itu tidak ada, misalnya, orang itu mungkin tidak tahu," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Baca Juga: Maju Jadi Next Jokowi, Janji Anies Baswedan Sama Prabowo Terus Disoroti: Secara Etik, Dia Telah Ingkar...

Namun demikian, menurut Dasco, isi perjanjian politik tersebut bersifat internal. Dia pun mengaku tidak akan membeberkan isinya ke ranah publik.

"Dan itu memang bukan buat konsumsi publik. Jadi kalau ditanya apakah ada perjanjian, ada. Tetapi isinya apa, ya kita nggak mau buka karena itu bukan konsumsi publik," jelasnya.

Saat disinggung perjanjian itu apakah terkait dengan Pilpres 2024, Dasco enggan menjawab. Pasalnya, perjanjian itu bersifat internal.

"Ya kalau saya jawab berarti itu sudah jadi konsumsi publik, nantinya kan begitu," ujarnya.

"Nanti di kesempatan lain. Ya lihat perkembanganlah nanti, apakah kita kemudian akan cerita sedikit atau bagaimana, yang pasti itu memang ditulis oleh Pak Fadli Zon, barangnya sekarang ada di saya," jelas Dasco yang juga Wakil Ketua DPR RI. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, menyebut soal perjanjian politik antara Prabowo dan Anies. 

Salah satu detail penting terkait perjanjian antara Prabowo dan Anies adalah terkait legalitas. Perjanjian ditandatangani dirinya beserta Prabowo dan Anies. 

Baca Juga: Nggak 'Ujug-ujug' Merapat, Surya Paloh dan Anies Baswedan Sudah Kenal Lama: Anies Adalah Kader Bangsa!

Sandiaga mengaku perjanjian tersebut disusun dan ditulis tangan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon.

Menurut Sandiaga, perjanjian itu terkait dengan Pilkada DKI Jakarta 2017, dimana dirinya dan Anies ketika itu diusung oleh Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).