'Indonesia Punya Pengalaman Soal Militer', Jokowi: Saya Kirim Jenderal ke Myanmar

Indonesia berencana mengirim seorang jenderal tinggi ke Myanmar untuk berbicara dengan para pemimpin junta, kata Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (1/2/2023). 

Harapannya, kata Jokowi, dapat menunjukkan kepada penguasa militer Myanmar bagaimana Indonesia berhasil melakukan transisi menuju demokrasi

Baca Juga: Bocoran Dokumen Myanmar Masuk Tamu Undangan Pertemuan Militer Asia yang Dipimpin Amerika

"Ini soal pendekatan. Kami punya pengalaman, di sini di Indonesia situasinya sama," kata Jokowi kepada Reuters dalam wawancara di kantornya di Jakarta.

Perekonomian terbesar di Asia Tenggara mengambil kepemimpinan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tahun ini dan dengan itu tanggung jawab untuk mencoba menyelesaikan masalah abadi di kawasan tentang penindasan demokrasi di sesama anggota Myanmar.

“Pengalaman ini bisa ditelaah, bagaimana Indonesia memulai demokrasinya,” tegas Jokowi.

Indonesia, sekarang negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, diperintah oleh pemimpin militer Suharto selama lebih dari tiga dekade sebelum ia mengundurkan diri di tengah protes massa dan krisis ekonomi pada tahun 1998.

Militer mengambil alih Myanmar pada tahun 1962, mengisolasi negara itu dan menekan perbedaan pendapat selama beberapa dekade sampai pembukaan tentatif dimulai pada tahun 2011.

Tetapi eksperimennya dengan demokrasi, termasuk pemilu yang dimenangkan oleh pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, berakhir dan dua tahun lalu ketika militer menggulingkan pemerintahan Suu Kyi, menerapkan kembali pemerintahan militer yang ketat dan menghancurkan protes.

Dengan Myanmar kembali menarik kecaman dan sanksi Barat, ASEAN datang dengan rencana lima poin untuk itu, termasuk diakhirinya kekerasan, dialog, bantuan kemanusiaan, dan kunjungan utusan ASEAN ke semua pihak.

Tetapi para jenderal Myanmar, sementara memberi basa-basi untuk upaya ASEAN, tidak menunjukkan kecenderungan untuk mengimplementasikannya, dan utusan ASEAN sebelumnya hanya mencapai sedikit.

Jokowi, berbicara pada peringatan kedua kudeta Myanmar 2021, mengatakan dia berkomitmen pada rencana tersebut tetapi menambahkan bahwa ASEAN "tidak akan disandera" dalam konflik Myanmar dan jika tidak ada kemajuan, ASEAN akan "bertindak tegas".

Dia tidak merinci tindakan apa pun.