Strategi 'Semua Orang Jokowi' Kubu Istana untuk Pilpres Hancur Gegara Manuver Surya Paloh Cs Dukung Anies Baswedan: Mereka Tidak Bisa...
Dengan resminya Anies Baswedan mendapat dukungan dari tiga paartai koalisi, maka suara perlawanan dari kubu oposisi akan hadir di Pilpres 2024.
Skema majunya Anies Baswedan ini menurut Pakar Hukum Tata Negara dan Pengamat Politik Refly Harun tidak ada sebelumnya di benak koalisi penguasa yang diisi mayoritas partai paarlemen.
“Koalisi istana awalnya itu koalisi 80 persen lebih partai politik yang tergabung dalam koalisi istana ini yaitu 7 partai politik,” ujar Refly melalui kanal Youtube miliknya, dikutip Rabu (2/1/23).
Menurut Refly lewat analisisnya, skenario partai politik dibawa masuk dalam lingkaran kekuasaan dimaksudkan untuk memastikan Capres setelah Jokowi yang akan bertarung di 2024 berasal dari kubu mereka saja alias “Semua Orang Jokowi”.
Dengan kondisi yang demikian maka dinilai pihak penguasa dan koalisi partai politiknya bisa menjamin kepentingan mereka masing-masing.
“Maksudnya adalah kalau mereka solid dan mencalonkan capres yang sama maka permainan hanya akan di antara calon istana saja, All Jokowi Man,” jelasnya.
Manuver Surya Paloh dengan NasDem yang mengejutkan yang mendekalrasikan Anies Baswedan disebut menggugurkan strategi ini.
Sebagaimana diketahui, NasDem merupakan partai pendukung Jokowi di dua periode lamanya, bahkan NasDem jadi pendukung lawan Anies di Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Memilih Anies jadi suatu hal yang membuat heran banyak pihak.
“Ternyata NasDem sudah mulai terpecahnya koalisi istana tersebut, sehingga dengan NasDem mencalonkan Anies Baswedan maka istana tidak bisa sepenuhnya lagi mengontrol siapa yang akan jadi capres,” jelasnya.
Jika NasDem tidak berani ambil pilihan mengusung Anies maka menurut Refly skenarionya adalah Demokrat dan PKS bakal tidak diajak bertarung di Pilpres 2024 mengingat gabungan kursi legislatif mereka tidak mencukupi ambang batas pencalonan presiden.
“Nanti koalisi istana ini memecah jadi dua calon dan di antara mereka ada gentlemen agreement yaitu siapa pun yang menang maka portofolio kekuasaan itu dibagi sedemikian rupa,” ungkapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto
Tag Terkait: