Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Pemerintahan di Tangan Presiden Jokowi Paling Koruptif dalam Sejarah Reformasi, Ini Alasannya

        Pemerintahan di Tangan Presiden Jokowi Paling Koruptif dalam Sejarah Reformasi, Ini Alasannya Kredit Foto: Antara/Nyoman Hendra Wibowo
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Transparency International Indonesia (TII) merilis Indeks Persepsi Korupsi IPK (IPK) Indonesia 2022 yang merosot empat poin menjadi 34 dari sebelumnya 38 di 2021. Ini menjadi penurunan yang paling ekstrim sejak tahun 1995.

        IPK yang jeblok ini menurut Achmad Nur Hidayat selaku Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik menandakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang korup. 

        “Harus diakui bahwa korupsi ini masih menjadi kultur yang sistemik yang hingga saat ini masih terus mencengkram den menggerogoti Indonesia. Bagaimana tidak hampir terdengar di semua sektor korupsi ini terjadi sehingga rakyat pun sangat pesimis dan jengah dengan kiprah pemberantasan korupsi,” jelas Ahmad melalui keterangan tertulisnya, Jumat, (03/02/23).

        Baca Juga: Gerakan Antikorupsi Zelensky Bikin Heboh Pemerintahan Ukraina, Lusinan Pejabat Langsung Didepak!

        “Publik masih mendengar adanya kongkalikong deal-dealan pihak ketiga dengan pejabat pemerintah dalam rangka bagi-bagi jatah diluar aturan yang berlaku, markup anggaran, suap proyek dan suap oknum penegak hukum,” tambahnya. 

        Ia mencontohnya seperti kasus Jaksa Pinangki yang dengan mudah dikurangi masa hukumannya dan suap hakim agung Gazalba Saleh yang kini tengah diproses di pengadilan. 

        “Publik pun mendengar bagaimana LPSK yang hendak disuap dalam penanganan kasus pembunuhan Ferdy Sambo, dan banyak lagi kasus-kasus korupsi lainnya yang tidak terungkap ke publik dan tidak tersentuh hukum,” kata dia.

        Baca Juga: Sayup Dugaan Korupsi Bansos Era Anies Belum Reda, Dua Skenario Dibaca: Ayo Laporkan ke KPK!

        Achmad juga menambahkan, hingga kini masih terus dipertanyakan kinerja penegak hukum. 

        “Seperti pada kasus Sumber Waras yang belum jelas ujungnya, Harun Masiku yang belum juga tertangkap padahal logikanya lebih mudah untuk mengkasuskan lawan politik, contohnya kasus Lukas Enembe dan Formula E yang seperti dicari-cari kesalahannya,” kata dia. 

        Publik juga bisa melihat bagaimana penanganan konsorsium 303 atau judi online lainnya yang bukti transaksi keuangannya sudah dibuktikan oleh PPATK tapi hingga saat ini tidak terdengar tindak lanjutnya.

        Baca Juga: Gaduh Soal Status Laporan Dugaan Korupsi Formula E Jakarta, KPK Tegaskan Sikap, Siap-siap!

        “Jika hal-hal tersebut masih belum bisa diselesaikan maka tidak mengherankan jika publik merasa pesimis dengan pemberantasan korupsi hingga saat ini,” jelasnya.

        Dengan score 34 tersebut, Indonesia menjadi negara yang lebih koruptif dibandingkan dengan Timor Leste yang baru saja merdeka. 

        “Dan ini adalah yang terburuk dalam periode reformasi. Ini juga menunjukkan gagalnya pemerintahan Jokowi dalam menjalankan agenda reformasi,” katanya.

        Baca Juga: Skandal Korupsi Pemerintahan Ukraina, Zelensky Siap 'Bersih-bersih' Pejabat Tinggi

        “Intinya korupsi akan terus mencengkram negeri ini sebab will untuk memberantasnya masih tampak setengah hati dimata publik,” tambahnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Sabrina Mulia Rhamadanty
        Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty

        Bagikan Artikel: