Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Gerakan Antikorupsi Zelensky Bikin Heboh Pemerintahan Ukraina, Lusinan Pejabat Langsung Didepak!

Gerakan Antikorupsi Zelensky Bikin Heboh Pemerintahan Ukraina, Lusinan Pejabat Langsung Didepak! Kredit Foto: Reuters/Layanan Pers Kepresidenan Ukraina
Warta Ekonomi, Kiev, Ukraina -

Presiden Volodymyr Zelenskyy pada Selasa (24/1/2023) memberhentikan lebih dari selusin pejabat senior termasuk gubernur dari beberapa provinsi medan perang utama. Itu adalah langkah besar dari skandal korupsi pejabat Ukraina.

Pejabat Ukraina yang mengundurkan diri atau diberhentikan adalah gubernur wilayah Kiev, Sumy, Dnipropetrovsk, Kherson, dan Zaporizhzhia. Kherson, Zaporizhzhia, dan Dnipropetrovsk yang berdekatan adalah provinsi garis depan sekarang. Sedangkan Kiev dan Sumy adalah medan perang utama di awal perang.

Baca Juga: Skandal Korupsi Pemerintahan Ukraina, Zelensky Siap 'Bersih-bersih' Pejabat Tinggi

Seorang wakil menteri pertahanan, seorang wakil jaksa, seorang wakil kepala kantor Zelenskyy, dan dua wakil menteri yang bertanggung jawab untuk pembangunan daerah termasuk di antara yang keluar. Beberapa, meskipun tidak semua, telah dikaitkan dengan tuduhan korupsi.

Ukraina memiliki sejarah korupsi dan tata kelola yang goyah. Wilayah ini kini berada di bawah tekanan internasional untuk menunjukkan bahwa dapat menjadi pengelola bantuan miliaran dolar yang dapat diandalkan dari Barat.

"Presiden melihat dan mendengar masyarakat. Dia secara langsung menanggapi permintaan publik utama, keadilan untuk semua," kata  Ajudan Zelenskyy Mykhailo Podolyak.

Pembersihan itu terjadi dua hari setelah seorang wakil menteri infrastruktur ditangkap dan dituduh menyedot 400 ribu dolar AS dari kontrak untuk membeli generator. Peristiwa ini merupakan salah satu skandal korupsi besar pertama yang diketahui publik sejak perang dimulai 11 bulan lalu.

Kementerian Pertahanan mengatakan, Wakil Menteri Pertahanan Vyacheslav Shapovalov yang bertanggung jawab untuk memasok pasukan telah mengundurkan diri.

Langkah ini untuk mempertahankan kepercayaan setelah tuduhan korupsi media yang tidak benar. Pengunduran ini mengikuti laporan surat kabar bahwa Kementerian Pertahanan membayar lebih untuk makanan pasukan dan tuduhan ini telah dibantah.

Baca Juga: Lampau Kinerja Pra Pandemi, Penyaluran KPR BCA Capai Rp 108,3 Triliun pada 2022

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Warta Ekonomi dengan Republika.

Editor: Muhammad Syahrianto

Advertisement

Bagikan Artikel:

WE Academy

Aspek Hukum Perkreditan & Administrasi Kredit

Aspek Hukum Perkreditan & Administrasi Kredit

Lihat Semua