Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Nasdem Tuding Ada Oknum Pemerintah yang Usik Pencapresan Anies: Omongan Orang Frustasi yang Bukan Salah Alamat Lagi Tapi Alamat Palsu

        Nasdem Tuding Ada Oknum Pemerintah yang Usik Pencapresan Anies: Omongan Orang Frustasi yang Bukan Salah Alamat Lagi Tapi Alamat Palsu Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Waketum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, menilai negara kembali dituduh terkait adanya instrumen yang menganggu pencapresan Anies Baswedan.

        Tuduhan itu, menurut dia, disampaikan oleh orang-orang frustasi. Pasalnya, beber juru bicara Partai Garuda ini, sama sekali tidak ada korelasinya antara tuduhan dengan mekanisme pencapresan.

        Baca Juga: Diusung Nasdem dan PKS, Ridwan Kamil Ogah Jadi Pasangan Anies

        Menurutnya, jika Anies yang juga bakal calon presiden usungan Partai NasDem yang sampai saat ini belum diusung secara resmi oleh gabungan partai politik, maka yang patut disalahkan adalah gabungan partai Politik tersebut.

        "Kenapa mereka secara bersama-sama tidak segera mendeklarasikan secara resmi untuk mengusung Anies? cuit Teddy Gusnaidi di linimasa Twitternya, Jumat (3/2/2023).

        Baca Juga: Negara Dituduh Coba ‘Jegal’ Anies Baswedan, Waketum Partai Garuda: Bukan Lagi Tuduhan Salah Alamat, Tapi Alamat Palsu!

        Dia menegaskan, tuduhan terhadap negara itu merupakan ungkapan frustasi dari internal terkait pencalonan anies, tapi yang dituduh pemerintah.

        "Karena secara konstitusi jelas bahwa yang punya kewenangan penuh mengusulkan Capres adalah Partai Politik, sehingga tuduhan ini bukan lagi salah alamat, tapi alamat palsu," pungkas juru bicara Partai Garuda ini. 

        Belum lama ini Partai NasDem menyebut ada banyak tantangan dan gangguan dari pihak luar untuk mendukung calon presiden NasDem, Demokrat, dan PKS yakni Anies Baswedan.

        Ketua DPP NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi menduga gangguan berasal dari oknum pemerintahan atau berkuasa. Sebab, apabila rakyat biasa menurutnya tidak mungkin mengeluarkan dana untuk spanduk penolakan hingga demo.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Annisa Nurfitri

        Bagikan Artikel: