Tata Kelola dan Manajemen Risiko Jadi Kunci Pembenahan Industri Asuransi Nasional

Industri asuransi di Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam memulihkan dan memperkuat kepercayaan publik. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai dinamika yang terjadi di sektor keuangan, termasuk kasus gagal bayar dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan finansial, mendorong perlunya pembenahan tata kelola perusahaan asuransi serta sistem perlindungan nasabah yang lebih kuat.

Kepercayaan masyarakat menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan industri asuransi. Tanpa pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan diawasi secara efektif, industri ini berisiko kehilangan legitimasi di mata publik. Di sisi lain, perubahan kondisi ekonomi serta meningkatnya biaya hidup juga membuat masyarakat semakin selektif dalam memilih produk perlindungan keuangan, termasuk asuransi jiwa.

Dalam konteks tersebut, penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan kualitas praktik keagenan, serta perlindungan nasabah menjadi isu yang semakin mendapat perhatian. Ketiga aspek ini dinilai sebagai pilar penting untuk memastikan industri asuransi mampu tumbuh secara sehat sekaligus memberikan perlindungan yang optimal bagi pemegang polis.

Isu-isu tersebut menjadi pembahasan dalam forum diskusi Kompas.com Talks bertema “Standar Baru Tata Kelola Asuransi dan Perlindungan Nasabah di Indonesia” yang digelar di Jakarta Selatan. Diskusi ini mempertemukan regulator, legislator, serta perwakilan asosiasi industri untuk membahas arah penguatan sektor asuransi nasional.

Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Herman Khaeron, dalam forum tersebut menyoroti pentingnya pengawasan terhadap tata kelola keuangan perusahaan asuransi. Menurutnya, transparansi pengelolaan dana sangat penting agar industri asuransi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai pemegang polis.

Ia juga menyinggung perkembangan pengelolaan polis eks nasabah Jiwasraya yang saat ini ditangani IFG Life melalui skema penyehatan industri yang ditempuh pemerintah. Herman menilai pengelolaan tersebut menunjukkan perkembangan yang semakin baik dan diharapkan dapat membantu memulihkan kepercayaan publik terhadap industri asuransi nasional.

Sementara itu, Kepala Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sumarjono, menjelaskan bahwa regulator terus memperkuat pengawasan terhadap industri melalui penerapan standar tata kelola dan manajemen risiko yang lebih ketat.

Menurutnya, keberlangsungan industri asuransi sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan penyedia layanan perlindungan finansial.

“Industri asuransi hidup dari kepercayaan, dan kepercayaan hanya dapat bertahan jika tata kelola serta manajemen risiko dijalankan bukan sekadar sebagai kewajiban, tetapi menjadi budaya,” ujar Sumarjono.

Dari sisi industri, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dr. Emira E. Oepangat, menyampaikan bahwa perusahaan asuransi di Indonesia memiliki tingkat kesiapan yang beragam dalam hal penguatan tata kelola, transformasi digital, maupun manajemen risiko.

Baca Juga: Asuransi Migas Tertekan! Premi Turun Meski Industri Catat Laba Rp15 Triliun

Meski demikian, menurutnya seluruh pelaku industri terus bergerak menuju standar tata kelola yang lebih kuat. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan klaim yang tepat sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik.

“Filosofi dasar industri adalah bahwa perusahaan hadir untuk membayar klaim yang sah, kepada orang yang tepat, dengan jumlah yang tepat sesuai ketentuan polis. Pengendalian ini penting karena berbagai studi menunjukkan bahwa fraud dapat berkontribusi sekitar 5% terhadap rasio klaim, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas premi dan keberlanjutan industri,” jelasnya.