Beradaptasi Makin Canggih, Menlu Retno Akui Sulit Identifikasi Kasus Perdagangan Manusia

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan tindak pidana perdagangan orang saat ini semakin canggih, sehingga semakin sulit untuk diidentifikasi.

Di hadapan Menlu Australia Penny Wong, Retno menyampaikan, saat ini pelaku perdagangan orang banyak yang menggunakan teknologi saat menjalankan aksinya.

Baca Juga: Dengerin! ASEAN Tunjuk Retno Marsudi Jadi Utusan Khusus, Junta Myanmar Siap-siap Aja!

"Para korban, khususnya perempuan, semakin rentan mengalami kekerasan," tutur Retno, dalam pertemuan Bali Process Ministerial Conference, dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (12/2/2023).

Retno juga menyampaikan isu tindak pidana perdagangan orang saat ini semakin kompleks, dengan meningkatnya jumlah irregular migrant.

"Saya berikan data, Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) memperkirakan 10,9 juta orang di Asia Pasifik terancam terusir secara paksa tahun ini," ungkapnya.

Menurut Retno, penyebabnya beragam, mulai dari konflik, perubahan iklim, hingga kesulitan ekonomi.

Baca Juga: Hilang Bersama Kemenangan, Uniknya Soal Utang Anies Baswedan dan Sandiaga: Biasanya Malah Bayar...

Merespons kondisi tersebut, Retno menyarankan tiga hal yang menjadi fokus Bali Process. Pertama, yakni dengan memperkuat upaya pencegahan. 

"Kemudian yang kedua adalah memerangi penyalahgunaan teknologi. Dan yang ketiga adalah mengoptimalkan dampak dari kerja-kerja Bali Proces," pungkasnya.

Lebih jauh, Retno menuturkan, ada tiga poin yang dibahas selama dirinya berdiskusi dengan perwakilan pemerintah dari ada 45 negara dan entitas, serta empat organisasi internasional.

Baca Juga: Terima Kunjungan Menlu Gambia, Menlu Retno: Jalan Menuju Kisah Sukses Ekonomi Afrika

"Antara lain, yakni, dukungan terhadap pembahasan kejahatan online di Bali Process dan solusi yang dapat diambil, jadi memang secara khusus kejahatan online scam dibahas di dalam pertemuan plenary para Menteri Luar negeri," kata Retno.

Kemudian, ia melanjutkan, di dalam pertemuan plenary juga dibahas pentingnya aspek perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang, terutama untuk perempuan dan anak.

Baca Juga: Rezim Jokowi Mau Tambah Utang Negara Lagi, Loyalis AHY: Kian Ugal-ugalan, Berat!

"Serta, perlunya mencari penyelesaian bersama untuk menghadapi irregular movement yang akhir-akhir ini terjadi di kawasan, termasuk di Indonesia," tuturnya.