Minta Operasional Kereta Cepat Dipersiapkan dengan Teliti, Suryadi PKS: Jangan Dijadikan Alat Pencitraan Politik!
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menyoroti soal rencana ambisius pemerintah yang ingin Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) beroperasi segera pertengahan tahun 2023.
Menurut Suryadi, jangan sampai proyek KCJB terlalu dipaksakan yang pada akhirnya dapat menimbulkan risiko termasuk kecelakaan. SJP juga meminta agar Pemerintah segera menerbitkan regulasi dan berbagai standar yang diperlukan terkait operasional Kereta Cepat agar masyarakat dapat menggunakan Kereta Cepat dengan aman dan nyaman.
"Kami mendesak agar proyek KCJB jangan sampai dijadikan pencitraan politik yang akhirnya memaksakan kesiapan operasionalnya. Kesalahan perhitungan biaya berdampak pada cost overrun, tapi kesalahan menetapkan jadwal operasional saat belum siap berdampak pada nyawa manusia penumpang kereta cepat,” ujar Suryadi dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis (16/2/2023).
“Siapa yang bertanggung jawab jika hal ini terjadi?" lanjutnya bertanya.
Menurut Suryadi, masih ada sejumlah hal yang harus diselesaikan ketimbang memaksakan target beroperasi di pertengahan tahun.
Lanjutnya, sejak awal proyek dimulai hingga saat ini banyak sekali masalah yang menyertai mulai dari penggantian pelaksana proyek yang awalnya diinisiasi akan dikerjakan Jepang kemudian dalam tender dimenangkan oleh China.
"Lalu masalah pembengkakan biaya proyek serta beberapa kecelakaan konstruksi yang terjadi selama proses pembangunan proyek,” ujarnya.
“Progres proyek pembangunan kereta cepat saat ini baru mencapai 84%, namun apabila proyek ini selesai sesuai rencana pada bulan Juni 2023 maka masih perlu dilakukan uji coba kecepatan tinggi sebelum KCJB benar-benar dianggap layak untuk bisa digunakan secara komersial pada bulan Juli 2023," jelasnya.
Lebih lanjut, ungkap Politisi Fraksi PKS ini, beberapa pihak menganggap waktu ujicoba yang hanya sekitar dua bulan antara bulan Juni 2023 hingga Juli 2023 terlalu singkat.
Sebab, ungkap SJP, Jepang yang sudah berpengalaman dalam perkeretaapian biasanya membutuhkan satu tahun untuk melakukan pengujian dan verifikasi proyek kereta cepat.
Terkait hal itu, SJP meminta Pemerintah cermat sebelum mengoperasikan proyek KCJB tersebut.
"Banyak sekali data penting yang dikumpulkan selama uji coba, di mana kereta harus diuji pada kecepatan maksimum setelah posisi trek disesuaikan yang penyesuaiannya bahkan terkadang hingga order milimeter karena harus sangat presisi," tandas Suryadi.
Sebagaimana diketahui, tercatat pernah terjadi kecelakaan KCJB. Kecelakaan terakhir adalah ketika tabrakan antara Kereta Pegawai dan Kereta Teknis pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Kampung Cempaka, Desa Campakamekar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Minggu (18/12/2022) yang menewaskan dua pekerja proyek asal China.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto