Kelola Hutan Produksi Tanpa Kajian, Pelaku Usaha Hanya Dikenai Sanksi Administratif

Pelaku usaha perkebunan yang terlanjur melakukan kegiatan usahanya di hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tanpa terlebih dahulu adanya hasil tim terpadu, bukan kategoriperbuatan melawan hukum dalam pidana korupsi.

Pakar Hukum Kehutanan dari Universitas Al Azhar Indonesia, Sadino mengatakan hal ini sesuai penjelasan Pasal 19 ayat (1) PP No. 10 tahun 2010. Dimana pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) bisa dilaksanakan tanpa melalui penelitian Tim Terpadu.

Terlebih apabila dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. “Karena kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi merupakan kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, yang ditetapkan berdasarkan hasil penelitian tim pusat dan daerah serta lintas sektoral, pada saat paduserasi kawasan hutan dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi,” kata Sadino pada Kamis (16/2).

Menurut Sadino, tim terpadu yang dimaksud dalam Pasal 19 merupakan amanat dari UU agar segera disusun Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, yang mencakup perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Dari amanat tersebut, meskipun dalam pelaksanaannya sangat terlambat, karena sudah berjalan lebih dari 10 tahun, pemerintahbaru mengeluarkan PP Nomor 10 tahun 2010 tentang Perubahan dan Peruntukan Fungsi Kawasan Hutan,” kata Sadino.

Ia pun mempertanyakan keberadaan tim terpadu dalam hal perizinan lahan perkebunan yang bersumber dari tata ruang wilayah. Sadino menjelaskan, pembentukan tim terpadu merupakan kewenangan pemerintah, bukan kewenangan pelaku usaha. Diperlukan atau tidaknya ada di dalam proses yang diatur oleh Pemerintah.

“Ada ketentuan hukum yang mewajibkan pembentukan tim terpadu, ada juga yang tidak. Untuk melaksanakan proses perizinan perkebunan yang memerlukan pelepasan Kawasan hutan juga mekanisme ada pada Pemerintah, karena pelaku usaha adalah sebagai yang mengajukan permohonan,” jelas Sadino.

Sadino menambahkan, PP 10 tahun 2010 dalam Pasal 1 angka 11. HPK adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Artinya untuk perkebunan tidak dilarang karena sesuai peruntukannya.

“Dalam hal permohonan pelepasan kawasan hutan, dapat dilakukan secara parsial. Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial dilakukan melalui, tukar menukar kawasan hutan, atau pelepasan kawasan hutan,” tambahnya.

Meski demikian, lanjut Sadino, pelepasan kawasan hutan tidak dapat diproses pada provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30%, kecuali dengan cara tukar menukar kawasan hutan.

Hal ini, lanjut Sadino, merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 10 tahun 2010 adalah Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/Mnhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan pada HPK.

“HPK harus memenuhi kriteria: a. Fungsi HPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Tidak dibebani izin penggunaan kawasan hutan, izin pemanfaatan hutan dan/atau perizinan lainnya; c. Dalam kondisi berhutan maupun tidak berhutan; dan d. Berada pada provinsi yang luas Kawasan hutannya di atas 30%,” jelasnya.

Sadino menjelaskan, pelaku usaha yang dasar perizinannya diperoleh Pemerintah Daerah (Pemda) yang bersumber dari RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Paraturan Daerah (Perda) ternyata tidak semuanya dapat diselesaikan melalui PP 10 tahun 2010.

“Maka dikeluarkan PP Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan,” jelasnya.

Selanjutnya pada Pasal 51A: Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh Pemda berdasarkan RTRW Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebelum berlakunya UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Namun berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi, pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya PP ini wajib mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri.

“Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat menerbitkan pelepasan kawasan hutan,” katanya. Sadino melanjutkan, tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan lahan pengganti dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui.

Dalam hal pemohon telah menyediakan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menerbitkan pelepasan kawasan hutan.

Kemudian, bagaimana dengan adanya UU Nomor 11 Tahun 2020 jo Perpu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap perizinan Perkebunan yang belum mendapatkan Perizinan Bidang Kehutanan?.

Menurut Sadino, pada UU Cipta Kerja Pasal 110A, mengamanatkan, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya UU ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tiga tahun sejak UU ini berlaku atau paling lambat 3 November 2023.

Kemudian, jika setelah lewat tiga tahun sejak berlakunya UU ini tidak menyelesaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenakan sanksi administratif berupa pembayaran denda administratif atau pencabutan perizinan berusaha.

Sadino menegaskan, mengapa UU Cipta Kerja menganut asas ultimum remedium bukan primum remedium?. Sebab, sanksi pidana merupakan ”obat terakhir” (ultimum remedium) dari rangkaian penegakan hukum suatu aturan hukum.

"Obat terakhir ini merupakan jurus pamungkas jika mekanisme penegakan pada bidang lain tidak bekerja efektif. Kebalikannya primum remedium, penegakan hukum mengutamakan penerapan sanksi pidana,” tegasnya.

Menurut Sadino, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat terobosan kebijakan baru dengan menerapkan prinsip ultimum remedium yaitu mengedepankan pengenaan sanksi administratif sebelum dikenai sanksi pidana terhadap pelanggaran yang bersifat administratif.