Guntur Romli Minta Pemerintah Bubarkan Partai Ummat: 'Ini Bahaya!'

Politikus Partai Solidaritas Indonesia Guntur Romli menyebut Partai Ummat yang telah mendeklarasikan diri sebagai partai yang mengusung politik identitas tidak bisa membedakan antara politisasi agama dengan agama sebagai inspirasi politik.

"Partai Ummat nggak bisa membedakan antara politisasi agama dengan agama sebagai inspirasi dalam politik. Kalau agama sebagai inspirasi dalam politik seperti ajaran-ajaran luhur seperti prinsip keadilan, kesejahteraan, kesetaraan itu adalah inspirasi politik yang muncul atau yang bersumber dari ajaran agama dan itu sah,".

"Tapi kalau agama jadi alat politik seperti membeda-bedakan antara konstituen orang Islam, orang Kristen dll dan melakukan politisasi agama, seperti misalnya hanya orang Islam yang mayoritas yang berhak menjadi pemimpin. Nah itu itu sudah politisasi agama," kata Guntur di chanel Youtube MindTV Indonesia.

Guntur juga menyebut pemahaman ngawur dari pernyataan Ketua Umum Partai Ummat yang mengatakan akan menjadikan masjid sebagai basis perjuangan politik.

"Kalau menjadikan masjid sebagai sumber inspirasi dalam arti politik kemanusiaan dan politik kebangsaan silahkan. Tapi ketika ini ketua umum mengatakan itu, dalam bayangan kita ini pastilah untuk untuk kampanye untuk politik praktis nah ini yang enggak boleh," jelasnya.

"Apalagi kan undang-undang Pemilu kita kan sudah jelas bahwa rumah ibadah, fasilitas pendidikan kemudian kantor pemerintahan tidak boleh menjadi alat bagian dari kampanye dari politik praktis itu," jelasnya.

Untuk itu, menurut Guntur menyarankan agar Partai Ummat dibubarkan saja karena garis partainya banyak yang melanggar.

"Ini berbahaya, pemerintah itu harus membuka kemungkinan untuk membubarkan Partai Ummat, kenapa? Kalau kita biarkan sistem demokrasi kita diacak-acak kemudian disusupi dengan orang yang punya agenda yang berbeda ini.

"Ini bahaya! Ini bukan demokrasi, tapi malah kerasukan virus politik identitas dan untuk membubarkan partai politik itu kan terbuka dalam konstitusi kita, ada itu kewenangannya di Mahkamah Konstitusi atau Menteri Hukum dan HAM juga bisa mencabut legalitas sebuah partai politik bila ada pelanggaran," jelasnya.