Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, menerima kunjungan Parlemen Uni Eropa di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa (21/2/2023). Kunjungan ini membahas berbagai macam permasalahan global, seperti energi terbarukan hingga agenda politik Indonesia menjelang Pemilihan Umum 2024.
Selain itu, dibahas pula persoalan perdagangan kelapa sawit yang merupakan salah satu komoditas ekspor utama Indonesia yang mengalami pembatasan karena kekhawatiran mengenai isu deforestasi.
Di bidang ekonomi, isu yang turut dibahas adalah persoalan pembatasan ekspor kelapa sawit karena aspek deforestasi dan kesehatan. Kampanye hitam terkait deforestasi ini tidak dapat dimungkiri lantaran banyaknya kebakaran hutan di Indonesia pada masa lalu. Terkait kesehatan, saturated fat yang dinilai membuat kelapa sawit berbahaya juga ditemukan di produk lainnya, seperti keju, cokelat, dan sebagainya.
Baca Juga: Mengenal Deforestasi yang Dialamatkan ke Indonesia, Benarkah Demikian?
“Beberapa tahun belakangan ini, ekspor kelapa sawit kita itu dihambat, karena ada keputusan-keputusan yang bisa dianggap juga sebagai trade barrier, tuduhan-tuduhan deforestasi dan seterusnya. Tapi kita dari sisi parlemen, DPR RI kita juga menyampaikan kepada mereka bahwa mungkin itu ada kasus per kasus, tetapi secara umum, sekarang ini sudah jauh lebih baik dan harusnya tidak ada lagi hambatan terhadap produk-produk ekspor kita, baik kelapa sawit maupun komoditas lainnya,” jelasnya, dilansir dari laman resmi DPR RI.
Lebih lanjut, dikatakan Fadli, kasus kebakaran hutan di Indonesia sendiri dalam beberapa tahun ini telah mengalami penurunan. Oleh karena itu, Fadli pun menolak alasan lingkungan hidup yang menjadi hambatan dalam Indonesia melakukan ekspor kelapa sawit.
Fadli pun menilai, butuh diplomasi dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, parlemen, maupun pihak swasta untuk mengatasi persoalan ekspor minyak kelapa sawit ini.
Baca Juga: Kelapa Sawit, Komoditas Strategis Masa Depan Perekonomian Indonesia
“Saya kira pada umumnya mereka sudah banyak kemajuan, tetapi, kan, tentu ada politiknya juga di situ. Ada juga negara-negara tertentu yang ingin memproteksi atau melindungi kepentingan para petani bunga matahari karena persaingan minyaknya mereka dengan minyak kelapa sawit kita. Jadi, ini adalah tugas diplomasi baik itu dari pemerintah, negara, maupun dari DPR dan juga masyarakat Indonesia lainnya dan terutama juga dari para swasta yang berkiprah di bidang ini,” pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ellisa Agri Elfadina
Editor: Yohanna Valerie Immanuella
Tag Terkait: