Walau Diterpa Isu Ferdy Sambo hingga PSSI, Masyarakat Masih Puas Dipimpin oleh Jokowi

Sepanjang satu tahun terakhir tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf bertahan pada posisi yang sangat tinggi. Temuan survei Center for Political Communication Studies (CPCS) menunjukkan sebanyak 77,8 persen publik merasa puas dipimpin Jokowi.

Di antaranya bahkan terdapat 10,7 persen yang merasa sangat puas terhadap kinerja Jokowi. Sebaliknya, hanya ada 20,1 persen yang merasa tidak puas, di antaranya 0,7 persen merasa tidak puas sama sekali, dan sisanya tidak tahu/tidak jawab sebanyak 2,1 persen.

Baca Juga: Hancurkan Ekosistem Industri Rokok, Kadin Jatim Ogah Dukung Jokowi Revisi PP 109/2012

“Mayoritas publik, mencapai 77,8 persen merasa puas dipimpin Presiden Jokowi, dan tren kepuasan tercatat tetap tinggi sepanjang tahun 2022,” ungkap Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta S.K. dalam press release di Jakarta pada Kamis (23/2). 

Menurut Okta, tingginya kepuasan publik terhadap Jokowi tidak lepas dari keberhasilan pemerintah menjaga kondisi perekonomian dan sosial-politik, di tengah situasi menuju berakhirnya pandemi Covid-19 dan gejolak dunia akibat perang di Ukraina.

“Ketika banyak negara di dunia mengalami pelambatan ekonomi, Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang stabil di kisaran 5 persen selama empat kuartal berturut-turut,” lanjut Okta. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,31 persen pada tahun 2022 lalu.

Pada kuartal I/2022 tumbuh 5,01 persen, bergerak naik menjadi 5,45 persen pada kuartal II/2022 dan 5,72 persen pada kuartal III/2022. Terkoreksi lagi menjadi 5,01 persen pada kuartal IV/2022, tetapi masih lebih tinggi dari perkiraan yang hanya berkisar 4 persen.

Baca Juga: Goyahnya Isu Majukan Anies Baswedan, PKS Ternyata Tak Undang Mitra Koalisi Perubahan!

Tekanan kuat terjadi pada penghujung tahun, di mana pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM bersubsidi, serta menguatnya ancaman resesi global. Tetapi jika dilihat sejak awal tahun, pemerintah berhasil menahan kenaikan harga BBM berkat adanya windfall komoditas.

“Setelah tiga tahun berjuang mengatasi pandemi Covid-19, pemerintah memutuskan mencabut kebijakan PPKM dan tengah mempertimbangkan diakhirinya status pandemi, di mana tingkat antibodi masyarakat Indonesia mencapai 99 persen,” Okta menjelaskan.

Tahun 2022 juga ditutup dengan sukses penyelenggaraan KTT G20, yang sempat dibayang-bayangi oleh konflik antara Rusia dengan negara-negara Barat. Berganti ke tahun 2023, Indonesia mendapat giliran sebagai ketua ASEAN.

Baca Juga: Kantongi Endorse Surya Paloh hingga Jokowi, Majunya AHY Jadi Duetnya Anies Kian Pasti: Terima Kasih!

Sementara itu dua kasus penegakan hukum yang membetot perhatian publik mencapai titik terang. Vonis terhadap Ferdy Sambo cs telah dijatuhkan, sedangkan PSSI yang menjadi pusaran masalah pasca-tragedi Kanjuruhan telah memilih ketua umum dan pengurus baru.

“Penegakan hukum tetap menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat, di mana institusi-institusi yang ada dianggap belum bersih dan berlaku diskriminatif,” tandas Okta. Acapkali kasus-kasus baru ditangani secara serius setelah viral di media sosial dan dikritik oleh warganet.

Setahun lagi menjelang Pemilu 2024, pemerintah juga dituntut untuk mengelola kebijakan secara tepat agar tidak menciptakan gejolak baru. “Gesekan dan perpecahan pada tingkat elite bisa berdampak pada keresahan pada tingkat akar rumput,” pungkas Okta.

Baca Juga: Ngemplang Pajak Hingga Arogan, Kelakuan Mario Dandy Satrio Disorot Tajam: Enak Banget Hidupnya, Gaya Selangit...

Survei CPCS dilakukan pada 10-15 Februari 2023, dengan jumlah responden 1200 orang mewakili 34 provinsi yang diwawancarai secara tatap muka. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error ±2,9 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.